TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara pemerintah untuk vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmidzi, menegaskan pemerintah belum menetapkan harga vaksin Covid-19. Proses vaksinasi pun, ujar Nadia, masih menunggu izin penggunaan vaksin dikeluarkan oleh BPOM.

"Jadi, informasi yang beredar (soal harga vaksin), tidak dapat dijadikan rujukan. Kami imbau masyarakat untuk menunggu pengumuman resmi pemerintah terkait vaksin dan vaksinasi Covid-19. Informasi resmi akan dapat diakses di situs kemkes.go.id, dan covid-19.go.id," ujar Nadia lewat keterangan tertulis, Ahad, 13 Desember 2020.

Juru Bicara Bio Farma Bambang Heriyanto menjelaskan pemerintah saat ini masih menyelesaikan skema pelaksanaan vaksinasi Covid-19, baik untuk kebutuhan program bantuan pemerintah maupun kebutuhan mandiri.

"Bio Farma belum melaksanakan sistem pelayanan Pre-Order untuk vaksinasi Covid-19 jalur mandiri dalam bentuk apa pun, baik untuk keperluan fasilitas kesehatan maupun untuk perorangan," ujar Bambang dalam keterangan terpisah.

Begitu pula dengan penyediaan layanan vaksinasi Covid-19 seperti Rumah Sakit Klinik dan Fasilitas Kesehatan lainnya, lanjut Bambang, masih dilakukan proses pendaftaran dan verifikasi untuk jalur mandiri melalui asosiasi-asosiasi resmi. Dengan kata lain, belum ada rumah sakit yang diberi izin melakukan pelayanan vaksinasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860/2020, pemerintah telah menetapkan enam jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan di Indonesia, yaitu vaksin produksi Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer/BioNTech, dan Sinovac.

Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac asal Cina telah tiba di Indonesia pada 6 Desember 2020. Namun, proses vaksinasi belum dapat dilakukan karena masih menunggu hasil uji klinis fase III vaksin Sinovac yang dilakukan oleh PT Bio Farma bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran.

Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 dari Universitas Padjajaran (Unpad) menyebut hasil uji klinis fase III vaksin buatan Sinovac baru bisa diumumkan paling cepat pada akhir Januari 2021. Setelah hasil uji klinis diketahui, barulah tim melapor kepada BPOM. Lalu, BPOM akan mengeluarkan emergency use authorization (EUA) atau izin edar dalam kondisi darurat. Setelah mengantonginya izin, barulah vaksinasi bisa dilakukan.

DEWI NURITA