TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim independen untuk mengusut bentrok antara kepolisian dan Front Pembela Islam (FPI). Pembentukan tim dinilai penting untuk mengurasi kejadian sebenarnya dari peristiwa yang menewaskan enam orang pengawal Rizieq Shihab itu.

“Presiden selaku panglima tertinggi TNI dan Polri kami mendesak terhadap peristiwa ini bukan saja diambil sikap yang minimalis atau formalistik, tetapi dibentuk satu tim yaitu tim independen yang terdiri dari sejumlah pihak," kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas melalui kanal YouTube Muhammadiyah, Selasa, 8 Desember 2020.

Busyro mengatakan sejumlah lembaga negara bisa dilibatkan dalam tim itu salah satunya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dia mengatakan tim juga bisa melibatkan unsur masyarakat yang memiliki kompetensi dalam menyelediki peristiwa itu, seperti Ikatan Dokter Indonesia.

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi ini mengatakan pembentukan tim itu penting untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Dia mengatakan kasus ini harus diusut secara terbuka, jujur dan akuntabel. “Karena itu PP Muhammadiyah memandang sangat mendesak dibentuknya tim independen tersebut," kata dia.

Sebelumnya, bentrokan antara polisi dan anggota FPI pengawal Rizieq terjadi di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50 pada Senin, 7 Agustus 2020. Dalam peristiwa itu, 6 anggota Laskar FPI tewas ditembak. Kepolisian menyebut para pengawal Rizieq Shihab itu membawa samurai, celurit dan senjata api. FPI menyangkal tudingan itu dan mengatakan anggotanya diserang oleh orang tak dikenal saat sedang mengawal kegiatan Rizieq.