TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon meminta pemerintah berkonsentrasi memperhatikan permasalahan Papua. Hal ini menyusul adanya deklarasi pembentukan Pemerintah Sementara Papua Barat oleh pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda.

Ia mengingatkan pemerintah agar tak justru membuat diagnosis yang salah terkait persoalan-persoalan yang ada.

"Persoalan-persoalan kekinian yang kita hadapi dan baru kemarin kita menyaksikan seolah kita ini taken for granted dengan Republik Indonesia akan selamanya ada," kata Fadli Zon dalam acara Dialog Nasional 212 yang disiarkan akun Youtube Front TV, Rabu, 2 Desember 2020.

Fadli mengatakan pemerintah seharusnya berkonsentrasi merawat dan menjaga persatuan Indonesia. Namun menurut dia, justru ada kesan pemerintah terkesan Islamofobia dalam berbagai kebijakan.

"Ini salah membaca, kemudian nanti salah mendiagnosis, salah resep, salah urus begitu ya," kata Fadli.

Fadli lantas menyinggung disintegrasi revolusi Uni Soviet yang juga menjadi materi skripsinya dulu. Fadli bercerita, skripsinya menggali faktor etnonasionalisme dalam disintegrasi Uni Soviet tahun 1990-an.

Sebagai negara adidaya, kata dia, Uni Soviet bahkan bisa hancur berantakan dalam beberapa tahun saja. Menurut dia, pecahnya Uni Soviet dipengaruhi faktor kepemimpinan yang lemah, stagnasi ekonomi, ketidakadilan antara pusat dan daerah, hingga faktor lain yakni bencana Chernobyl.

Kendati begitu, Fadli mengatakan lemahnya kepemimpinan menjadi faktor utama. Ia mengatakan Presiden Uni Soviet ketika itu, Mikhail Gorbachev dianggap tak mempunyai kepemimpinan kuat.

Gagasan Gorbachev tentang perestroika (restrukturisasi sistem politik dan ekonomi) gagal, sedangkan konsep glasnost (keterbukaan) berhasil.

"Akhirnya masyarakat dengan mudah bisa menyaksikan Uni Soviet pecah menjadi lima belas negara bagian dan sekarang masing-masing menjadi negara merdeka," ujar dia.

Dalam perjalanannya selama hampir 30 tahun, kata Fadli Zon, negara-negara pecahan tersebut malah lebih maju ketimbang Uni Soviet sendiri. Ia pun mengingatkan agar hal semacam ini tak terjadi di Indonesia.