Komnas HAM Turunkan Tim Usut Insiden Lembantongoa

Reporter

Dewi Nurita

Minggu, 29 November 2020 17:00 WIB

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, mengatakan pihaknya akan menurunkan tim untuk mengusut insiden kekerasan yang terjadi di Desa Lembantongoa, Sigi, Sulawesi Tengah pada Jumat, 27 November 2020.

Tim akan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Sulteng, Dedi Askar. "Tim ini akan melihat langsung apa yang terjadi. Kami telah mengumpulkan berbagai informasi lapangan dan beberapa informasi penting lainnya," ujar Anam saat dihubungi Tempo pada Ahad, 29 November 2020.

Komnas menduga pelaku kekerasan ini adalah kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT). "Namun, ini masih akan kami dalami. Termasuk mendalami bagaimana efektivitas Operasi Tinombala," ujar dia.

Empat orang dalam satu keluarga tewas dibunuh. Enam rumah warga dan satu rumah tempat pelayanan umat juga dibakar di Desa Lembantongoa pada Jumat nahas itu.

Menkopolhukam Mahfud Md memastikan pelaku dibalik aksi kekerasan itu adalah kelompok MIT. "Memang pelakunya adalah kelompok MIT. Ini adalah sisa-sisa kelompok Santoso yang tersisa beberapa orang lagi. Pemerintah akan melakukan tindakan tegas dan memburu pelaku melaui Satgas Operasi Tinombala," ujar Mahfud dalam keterangannya, Ahad, 29 November 2020.

Operasi Tinombala telah berlangsung sejak 2016 untuk memburu sisa daftar pencarian orang (DPO) anggota MIT di Poso, yang kini tercatat 11 orang di bawah pimpinan Ali Kora. Adapun Ali Kalora adalah petinggi yang tersisa dari kelompok militan Islam yang berbasis di Poso, semenjak Santoso alias Abu Wardah tewas dalam penyergapan aparat keamanan pada 2016 lalu. Ali Kalora tak pernah tersentuh aparat sejak Santoso tewas.

Selama 2020, masa Operasi Tinombala tercatat telah empat kali diperpanjang. Pada tahap pertama, operasi dilaksanakan sejak 1 Januari hingga 31 Maret 2020. Kemudian diperpanjang pada 31 Maret hingga 28 Juni 2020. Lalu diperpanjang lagi pada 29 Juni hingga 30 September 2020. Kemudian diperpanjang lagi, terhitung sejak Oktober sampai dengan 31 Desember 2020.

Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti, mengatakan, kembali jatuhnya korban sipil membuat Operasi Tinombala kembali dipertanyakan. "Di luar kasus yang terjadi pun, Operasi Tinombala memang harus dievaluasi," ujar Fatia saat dihubungi terpisah.

DEWI NURITA

Berita terkait

Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru

8 jam lalu

Komnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru

Komnas HAM Papua berharap petugas keamanan tambahan benar-benar memahami kultur dan struktur sosial di masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya

Tambahan Pasukan ke Intan Jaya, Komnas HAM Papua Ingatkan Soal Ini

13 jam lalu

Tambahan Pasukan ke Intan Jaya, Komnas HAM Papua Ingatkan Soal Ini

Komnas HAM mengingatkan agar pasukan tambahan yang dikirimkan ke Intan Jaya sudah berpengalaman bertugas di Papua.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

14 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

16 hari lalu

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

Tol Cikampek Kilometer atau KM 50-an kembali menjadi lokasi tragedi. Sebuah kecelakaan maut terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik lalu

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

19 hari lalu

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum

Baca Selengkapnya

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

19 hari lalu

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

Apa kata Komnas HAM soal OPM?

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

20 hari lalu

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

Penggantian terminologi KKB menjadi OPM dinilai justru bisa membuat masalah baru di Papua.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

21 hari lalu

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.

Baca Selengkapnya