Begini Kronologi OTT Wali Kota Cimahi

Reporter

M Rosseno Aji

Sabtu, 28 November 2020 14:47 WIB

Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna menjadi tersangka suap terkait izin pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi. KPK menduga dia menerima Rp 3,2 miliar dari pemilik RS, Hutama Yonathan untuk memuluskan pengurusan izin tersebut.

“Untuk Kota Cimahi telah 3 kepala daerahnya berturut-turut menjadi tersangka KPK. KPK berharap kejadian ini tidak akan terulang kembali,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di kantornya, Jakara, Sabtu, 28 November 2020.

KPK menangkap Ajay bersama 10 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di Cimahi dan Bandung pada Jumat, 27 November 2020. KPK menjelaskan kronologi penangkapan ini, pada 26 November 2020, KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan oleh Hutama Yonathan. Suap akan diberikan melalui dua perantara, Chintya Gunawan, perwakilan RSU Kasih Bunda dan Yanti Rahmayanti orang kepercayaan Ajay.

Menurut informasi itu, penyerahan uang akan dilakukan pada Jumat, 27 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di salah satu rumah makan di Bandung. Selanjutnya, kedua orang itu bertemu. Chintya membawa tas plastik putih yang diduga berisi uang tunai dan diserahkan kepada Yanti. Saat penyerahan uang itulah pada pukul 10.40 WIB tim KPK menangkap keduanya.

Tim KPK juga mengamankan pihak lain di beberapa tempat di Kota Cimahi dan membawa mereka ke KPK. KPK menyita barang bukti Rp 425 juta.

Advertising
Advertising

Firli mengatakan RSU Kasih Bunda berencana melakukan pembangunan penambahan gedung pada 2019. Kemudian diajukan permohonan revisi Izin Mendirikan Bangunan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi. Untuk memuluskan perizinan itu, Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonathan bertemu dengan Ajay di sebuah restoran di Bandung. Pada pertemuan itu, Ajay diduga meminta uang Rp 3,2 miliar atau 10 persen dari nilai proyek yaitu Rp 32 miliar.

Sejak 6 Mei 2020, KPK menduga Ajay sudah menerima 5 kali penerimaan senilai Rp 1,661 miliar. Pada 27 November 2020, Ajay kembali menerima Rp 425 juta. Pada saat penerimaan inilah KPK melakukan OTT terhadap Ajay.

Dalam operasi itu, KPK menangkap 11 orang di Cimahi dan Bandung. Setelah gelar perkara, KPK menetapkan Ajay Priatna menjadi tersangka penerima suap. Sedangkan, Hutama Yonathan ditetapkan menjadi tersangka pemberi suap.

Berita terkait

KPK Terima Konfirmasi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Bakal Hadiri Pemeriksaan Hari Ini

3 jam lalu

KPK Terima Konfirmasi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Bakal Hadiri Pemeriksaan Hari Ini

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sudah 2 kali mangkir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya dan tengah mengajukan praperadilan.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

7 jam lalu

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.

Baca Selengkapnya

Babak Baru Konflik KPK

12 jam lalu

Babak Baru Konflik KPK

Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

12 jam lalu

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.

Baca Selengkapnya

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

13 jam lalu

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.

Baca Selengkapnya

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

14 jam lalu

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.

Baca Selengkapnya

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

17 jam lalu

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

22 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

2 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya