TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Rizal Djalil dalam kasus korupsi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2017-2018. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka, Komisaris PT MD, Leonardo Jusminarta Prasetyo.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat, 27 November 2020.

KPK telah menetapkan Rizal menjadi salah satu tersangka kasus ini. Dari hasil pengembangan, KPK menduga kasus korupsi yang menjerat Rizal bermula dari pemeriksaan yang dilakukan BPK pada Direktorat SPAM Kementerian PUPR pada Oktober 2016. Pemeriksaan dilakukan atas surat yang diteken Rizal.

Dalam surat itu, Rizal memerintahkan agar dilakukan pemeriksaan atas pengelolaan infrastruktur air minum dan sanitasi limbah di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dan kementerian terkait tahun 2014-2016 di wilayah, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Jambi.

Saut Situmorang, saat menjadi Wakil Ketua KPK, mengatakan awalnya BPK menemukan laporan keuangan tidak wajar sebesar Rp18 miliar, namun belakangan jumlah itu berkurang menjadi Rp 4,2 miliar. Sebelum perubahan itu, diduga ada permintaan uang dari BPK sejumlah Rp2,3 miliar.

Saut mengatakan selanjutnya perwakilan Rizal juga mendatangi Direktur SPAM PUPR. Perwakilan itu, kata Saut, menyampaikan keinginan Rizal untuk ikut dalam proyek Jaringan Distribusi Utama Hongaria dengan pegu anggaran sebesar Rp79,27 miliar. Proyek itu pada akhirnya diberikan kepada perusahaan kenalan Rizal, yakni PT Minarta Dutahutama.

Selanjutnya, Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo diduga memberikan duit Sin$100 ribu kepada Rizal, melalui pihak keluarga. "Sebagai bentuk pemenuhan hak tersangka, KPK telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan pada 20 September 2019," kata Saut. Rizal Djalil membantah mengenal semua tersangka.