Jokowi Dorong Akses Vaksin Covid-19 Dibuka Bagi Semua Negara

Reporter

Egi Adyatama

Minggu, 22 November 2020 09:45 WIB

Presiden Jokowi membuka gelaran tahunan Google for Indonesia (Google4ID), Rabu, 18 November 2020. Kredit: Youtube/Google Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 tahun 2020 yang digelar secara virtual, Sabtu malam, 21 November 2020. Dalam pidatonya, Jokowi, mengemukakan bahwa saat ini terdapat dua hal yang perlu menjadi fokus perhatian negara-negara G20 di tengah situasi pandemi.

"Pertama, pendanaan bagi pemulihan kesehatan. Dunia tidak akan sehat kecuali semua negara sudah sehat. Vaksin adalah salah satu amunisinya," ujar Jokowi dalam sesi pertama KTT G20 yang bertemakan 'Mengatasi Pandemi serta Memulihkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan'.

Ia menegaskan, akses terhadap vaksin Covid-19 harus dapat tersedia bagi semua negara tanpa terkecuali. Komitmen politik negara-negara G20 sangat dibutuhkan untuk memobilisasi pendanaan global bagi pemulihan kesehatan.

Kedua, ia juga memandang perlunya dukungan untuk pemulihan ekonomi dunia. Terkait hal tersebut, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) telah meminta dukungan dana sebesar US$2,5 triliun agar negara berkembang mampu keluar dari keterpurukan ekonomi dengan memperlebar ruang fiskalnya.

Pemulihan ekonomi dunia tersebut, kata Jokowi, memerlukan perhatian negara-negara G20. Salah satunya soal bantuan restrukturisasi utang untuk negara berpendapatan rendah.

Advertising
Advertising

"Restrukturisasi utang ini harus dibarengi dengan ditingkatkannya manajemen utang (sound debt management) termasuk transparansi data dan dijaganya keberlanjutan fiskal," kata Jokowi.

Selain itu, ia juga menegaskan dukungan yang luar biasa bagi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan menjadi sangat penting untuk terus diberikan bagi negara-negara berkembang. Jokowi berpandangan, apabila dukungan tersebut dikurangi secara terburu-buru, maka pemulihan ekonomi dunia dikhawatirkan akan berjalan dalam waktu yang lama.

"Keleluasaan fiskal negara berkembang dibutuhkan untuk membiayai social safety net, mendongkrak konsumsi domestik, serta menggerakkan ekonomi kecil dan menengah," tutur Jokowi.

Berita terkait

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

2 jam lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

3 jam lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Pembekuan Darah Usai Vaksinasi AstraZeneca, Epidemiolog: Kasusnya Langka dan Risiko Terkena Minim

3 jam lalu

Pembekuan Darah Usai Vaksinasi AstraZeneca, Epidemiolog: Kasusnya Langka dan Risiko Terkena Minim

Pasien pembekuan darah pertama yang disebabkan oleh vaksin AstraZeneca adalah Jamie Scott.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

4 jam lalu

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

14 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

14 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

14 jam lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

16 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

17 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

18 jam lalu

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak

Baca Selengkapnya