INFO NASIONAL-- Pandemi Covid-19 mempengaruhi pendapatan banyak orang, termasuk para pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) honorer di seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Agar mereka tetap bersemangat mendidik anak-anak bangsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diumumkan secara daring di Jakarta, Selasa, 17 November 2020.

Agar mudah diakses oleh penerima, BSU disalurkan melalui empat bank milik pemerintah, yakni Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BTN, yang memiliki jaringan hingga ke pelosok negeri. Sejak November 2020 hingga 30 Juni 2021 nanti, PTKdikan bisa memproses penerimaan BSU ke kantor cabang bank yang ditunjuk setelah mengakses informasi melalui info.gtk.kemendikbud.go.id atau Pangkalan Data Dikti dan melengkapi sejumlah persyaratan.

“Kemendikbud dalam melakukan bantuan sosial apa pun selalu mengutamakan kesederhanaan kriteria sehingga memudahkan para penerima untuk mendapatkannya,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim.

Sebanyak 2.034.732 pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS akan mendapatkan BSU tahun 2020 dengan jumlah bantuan sebesar Rp 1,8 juta per orang. Total dana yang dialokasikan lebih dari Rp 3,6 triliun. Penerima BSU adalah Warga Negara Indonesia (WNI), tidak berstatus sebagai PNS, tidak menerima BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan sampai 1 Oktober 2020, tidak menerima Kartu pra-Kerja sampai 1 Oktober 2020, dan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta.

Menteri Negara BUMN Erick Thohir menyampaikan terimakasih kepada empat bank Himbara (Himpunan Bank Negara) Bank BUMN yang membantu program-program pemerintah, termasuk dalam penyaluran BSU Kemendikbud 2020. Kementerian BUMN sangat berharap bank-bank Himbara terus berkonsolidasi, memperbaiki sistem dan servisnya, dan mendukung program satu data Pemerintah.

“Ini untuk mendukung program-program pemerintah ke depan, bahwa data-data yang ada akurat, bisa dipertanggungjawabkan dan tidak salah sasaran,” ujar Erick yang juga Ketua Pelaksana Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian juga menghimbau agar BSU bisa disalurkan dengan cepat dan tepat sasaran. “Maka perlu keakuratan data dan sosialisasi yang jelas. Jangan sampai nanti timbul kegaduhan atau rasa ketidakadilan di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan karena informasinya tidak tersosialisasi dengan baik,” katanya

Hetifah mengusulkan Kemendikbud membuat complain handling system atau hotline service untuk membantu para penerima yang menghadapi kendala di dalam proses pencairan BSU. “Ada kontak yang bisa mereka hubungi. Boleh jadi sebagian di antara penerima bukan orang yang terbiasa berhubungan dengan bank,” ujarnya.(*)