Joe Biden Menang Pemilu AS, Fadli Zon Berharap Tak Campuri Urusan HAM Indonesia

Senin, 9 November 2020 07:02 WIB

Seorang gadis duduk di samping lukisan Presiden terpilih AS Joe Biden dan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris yang dipamerkan di sepanjang jalan di Mumbai, India, Ahad, 8 November 2020. Kamala berpasangan dengan Joe Biden, yang pernah menjadi wakil presiden di masa pemerintahan Barack Obama. REUTERS / Niharika Kulkarni

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Luar Negeri atau Komisi I DPR, Fadli Zon, berharap pemerintah Amerika Serikat, setelah Joe Biden menang pemilu AS, tak mencampuri urusan HAM di Indonesia.

"Kita berharap Biden tak masuk isu-isu detail soal Papua atau politik domestik terkait hak asasi manusia," kata Fadli kepada Tempo Ahad, 8 November 2020.

Fadli berharap kebijakan AS di Timur Tengah bisa lebih kondusif untuk perdamaian, khususnya menyangkut Palestina. "Mudah-mudahan ia bisa mengoreksi Deal of (the) Century Trump," ujar Fadli.

Deal of the century ialah penawaran Donald Trump untuk mengakhiri konflik Timur Tengah yang dinilai hanya menguntungkan Israel. Misalnya, Trump menawarkan Yerusalem menjadi Ibu Kota Israel, bersatu, dan tak dibagi.

Berikutnya, Fadli Zon menilai kepentingan AS di Laut Cina Selatan tetap sama. Kecenderungan Biden malah bisa lebih agresif 'melawan' Cina dengan menggalang dukungan internasional."

Advertising
Advertising

Fadli juga memprediksi perang dagang dengan Cina bisa lebih keras dengan cara Biden. Ia menilai sikap Biden dan Trump sama terhadap Cina, hanya saja cara yang diambil berbeda. "Artikulasi Trump lebih keras dan liar, Biden mungkin lebih cool tapi sistematis," kata politikus Gerindra ini.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan presiden dari Partai Demokrat AS biasanya memang cenderung memperhatikan kondisi penegakan HAM di negara lain.

Hikmahanto pun menyarankan pemerintah Indonesia bisa beradaptasi dan lebih transparan terkait isu HAM.

"Partai Demokrat itu ideologinya adalah HAM, melindungi minoritas, mengenakan pajak yang tinggi bagi kelas menengah ke atas," kata Hikmahanto saat dihubungi pada Ahad, 8 November 2020.

Berita terkait

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

2 hari lalu

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.

Baca Selengkapnya

Khofifah Buka Peluang Kembali Maju Bersama Emil Dardak di Pilkada Jatim

2 hari lalu

Khofifah Buka Peluang Kembali Maju Bersama Emil Dardak di Pilkada Jatim

Khofifah membuka peluang lebar bagi Emil Dardak untuk kembali berpasangan di Pilkada Jawa Timur. Ia mengaku nyaman dan produktif bersama Emil.

Baca Selengkapnya

Biden Soal Bentrok Mahasiswa Pro-Palestina: Boleh Protes, Asal Jangan Bikin Kekacauan

3 hari lalu

Biden Soal Bentrok Mahasiswa Pro-Palestina: Boleh Protes, Asal Jangan Bikin Kekacauan

Presiden AS Joe Biden mengkritik gelombang unjuk rasa pro-Palestina yang berlangsung di berbagai kampus di seluruh negeri.

Baca Selengkapnya

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

4 hari lalu

Partai Demokrat AS Kirim Surat ke Joe Biden, Minta Cegah Serangan Israel di Rafah

Puluhan anggota Partai Demokrat AS menyurati pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mendesak mereka mencegah rencana serangan Israel di Rafah.

Baca Selengkapnya

Kongres AS Ancam akan Sanksi Pejabat ICC Jika Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

6 hari lalu

Kongres AS Ancam akan Sanksi Pejabat ICC Jika Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

Kongres AS dilaporkan memperingatkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas surat perintah penangkapan bagi pejabat Israel

Baca Selengkapnya

Polisi AS Lakukan Tindakan Represif Terhadap Demonstran Pro-Palestina, Mahasiswa Tak Cuma Ditangkap

8 hari lalu

Polisi AS Lakukan Tindakan Represif Terhadap Demonstran Pro-Palestina, Mahasiswa Tak Cuma Ditangkap

Puluhan kampus di Amerika Serikat gelar aksi pro-Palestina. Apa saja tindakan represif aparat terhadap demonstran?

Baca Selengkapnya

3 Polemik TikTok di Amerika Serikat

8 hari lalu

3 Polemik TikTok di Amerika Serikat

DPR Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang yang akan melarang penggunaan TikTok

Baca Selengkapnya

Makin Meluas Kampus di Amerika Serikat Dukung Palestina, Ini Alasannya

10 hari lalu

Makin Meluas Kampus di Amerika Serikat Dukung Palestina, Ini Alasannya

Berbagi kampus di Amerika Serikat unjuk rasa mendukung Palestina dengan tuntutan yang seragam soal protes genosida di Gaza.

Baca Selengkapnya

AS Larang TikTok: Perlawanan ByteDance sampai Daftar Negara yang Mencoret Aplikasi Top Itu

10 hari lalu

AS Larang TikTok: Perlawanan ByteDance sampai Daftar Negara yang Mencoret Aplikasi Top Itu

Amerika Serikat resmi melarang TikTok karena alasan keamanan jika ByteDance tidak melakukan divestasi sahamnya. Perusahaan Cina itu melawan.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

11 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya