Soal Bintang Jasa Gatot Nurmantyo, Jokowi Disebut Mainkan Politik Zero Enemy

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Amirullah

Rabu, 4 November 2020 20:03 WIB

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo saat menghadiri deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2020. Dalam deklarasi ini sejumlah tokoh juga hadir dan ikut menjadi deklarator maklumat menyelamatkan Indonesia. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai ada kecenderungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memakai jurus politik zero enemy di periode kedua ini. Kelompok-kelompok yang berseberangan, ujar Adi, didekati oleh Jokowi. Presiden bahkan tak segan memberikan tanda kehormatan bintang jasa kepada para pengkritiknya, mulai dari Fadli Zon, Fahri Hamzah, hingga Gatot Nurmantyo.

"Ada kecenderungan Jokowi memakai politik zero enemy di periode kedua ini. Terlihat mesra dengan kelompok yang selama ini bersebrangan," ujar Adi saat dihubungi Tempo pada Rabu, 4 November 2020.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada bekas Panglima TNI Gatot Nurmantyo saat peringatan Hari Pahlawan 10-11 November mendatang. Sebelumnya, presiden juga memberi tanda kehormatan Bintang Mahaputera Nararya kepada bekas pimpinan DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah saat peringatan HUT RI pada Agustus lalu.

Ketiganya dikenal sangat kencang mengkritik setiap kebijakan-kebijakan Jokowi. Gatot Nurmantyo bahkan ikut mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang belakangan kerap mengkritik keras pemerintah.

"Sebagian publik mungkin kaget dengan penghargaan itu karena belakangan ini manuver Gatot kerap bersebrangan dengan pemerintah. Sebagian publik lain mungkin menilai penghargaan ini perkara biasa mengingat Gatot adalah mantan Panglima TNI," ujar Adi.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin berharap bintang jasa yang diberikan oleh Jokowi tidak mengendorkan kritik terhadap pemerintah. "Tanda jasa itu hak. Sedangkan mengkritik itu kewajiban karena pemerintah dianggap salah jalan," ujar Ujang.

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

12 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

15 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

19 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

22 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya