TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat yang tinggal di kepulauan masih kesulitan mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Mereka menghadapi biaya transportasi yang mahal. BPJS Kesehatan sebenarnya sudah siap membantu kendala tersebut, tetapi masih menunggu aturan pemda setempat. Kesulitan semacam ini pernah dirasakan oleh Arpa Aindi.

Warga asli Lingga ini tidak sabar menanti buah hatinya di Rumah Sakit Lapangan Lingga, Kepulauan Riau. Istrinya masih terbaring lemas di atas kasur rumah sakit menjelang siang itu. Arpa sampai di rumah sakit pukul 10.00 WIB pagi.

Setelah menunggu beberapa jam, dokter baru memutuskan istrinya harus menjalani persalinan dengan operasi. Namun, di Rumah Sakit Lapangan Lingga tidak tersedia pelayanan tersebut, sehingga harus dirujuk ke rumah sakit yang ada di Tanjungpinang.

Keputusan dokter membuat Arpa panik. Pasalnya tidak ada transportasi laut yang siap untuk membawa pasien rujukan ke Tanjungpinang. Jarak Lingga ke Kota Tanjungpinang lebih kurang tujuh jam perjalanan menggunakan kapal.

Arpa tidak mau mengambil resiko. Dia menghubungi beberapa dinas yang memungkinkan untuk membantunya. “Biasanya BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bisa membantu, tetapi hari itu tidak bisa karena bentrok,” kata Arpa bercerita kepada Tempo, Selasa, 27 Oktober 2020. Kapal BNPB saat itu digunakan untuk membawa pasien Covid-19.

Hari sudah malam, Arpa tidak kunjung mendapat kepastian. Istrinya masih bersabar menunggu dengan rasa sakit yang menyiksa. “Belum lagi sinyal hilang-hilang di daerah kami, koordinasi saya semakin sulit,” kata dia.

Akhirnya, menjelang malam Dinas Perikanan bersedia membantu membawa istri Arpa ke Tanjungpinang. Arpa menuju pelabuhan Sungai Tenam Lingga, Kepri pukul 03.00 WIB dini hari. Ia baru bisa berangkat ke Kota Tanjungpinang, pukul 07.00 WIB pagi.

Usaha keras Arpa membuahkan hasil, pukul 12.00 WIB siang istrinya melahirkan di Rumah Sakit Angkatan Laut Kota Tanjungpinang. “Alhamdulillah selamat, tetapi prosesnya itu, jangan sampai terjadi sama orang lain, saya kebetulan kenal beberapa pejabat, bagaimana kalau orang biasa,” katanya.

Masalah akses ini sudah menjadi kendala klasik masyarakat kepulauan sudah sejak lama. Arpa berharap ada kapal atau ambulan air yang siaga di setiap rumah sakit. Selain itu pemerintah daerah diminta mempersiapkan bantuan biaya transportasi untuk masyarakat yang membutuhkan rujukan darurat. “Inikan nyawa orang, masalah ini harus segera diselesaikan menjadi prioritas pemerintah,” ujar Arpa.

<!--more-->

Keterbatasan aksesibilitas, tidak adanya ambulan air dan mahalnya biaya transportasi laut juga dirasakan masyarakat di Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Masyarakat di Pulau Laut harus naik kapal pompong menuju Rumah Sakit Umum Darurat (RSUD) Natuna ketika kondisi kesehatan dalam keadaan darurat. Minimnya biaya membuat keberangkatan pompong hanya beberapa kali saja. Itu pun diprioritaskan untuk pasien yang memang dalam keadaan darurat.

Dari Pulau Laut menuju RSUD Natuna membutuhkan waktu hampir delapan jam menggunakan pompong. Pasien harus menunggu setidaknya setengah hari agar bisa mendapatkan pelayanan medis yang memadai.

Camat Pulau Laut Tabrani mengatakan kondisi tersebut sudah terjadi sejak lama. Bahkan pompong yang tersedia hanya satu unit. Sehingga pihaknya hanya bisa membawa dua kali dalam sebulan pasien butuh penanganan darurat. “Kalau tidak ada pompong, terpaksa pasien dirawat sementara di puskesmas,” kata Tabrani kepada Tempo pada 26 Oktober 2020.

Tabrani melanjutkan, tidak hanya butuh waktu yang lama sampai ke RSUD rujukan, biaya yang dibutuhkan untuk kapal pompong juga besar. “Kalau ditotalkan, satu kali perjalanan mengantar pasien, kita menghabiskan uang sebesar Rp6 juta rupiah,” katanya.

Tabrani berharap pemerintah segera memberikan solusi untuk aksesibilitas transportasi laut tersebut. Bahkan ia sudah mengusulkan pada rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna agar pemerintah menyediakan bantuan dana dan pengadaan ambulans air. “Ini harus menjadi perhatian kita semua,” ujar Tabrani.

Kepala Dinas Kesehatan Natuna Rizal Rinaldy membenarkan setiap daerah pulau membutuhkan ambulan air atau alat transportasi laut untuk rujukan. Pihaknya terus mengusulkan agar ambulans air tersebut tersedia. “Kita butuh kapal mengangkut pasien dan juga rumah sakit terapung, untuk melayani masyarakat di pulau-pulau,” kata Rizal.

Tidak hanya itu, lanjut Rizal, jika ambulans air dan rumah sakit terapung tersedia dia bisa melakukan penyuluhan penyakit kronis ke pulau-pulau. Selama ini, hanya bisa dilakukan untuk Posyandu melalui program Puskesmas Laut (Puskel). “Kita ada rencana membawa dokter spesialis ke pulau-pulau terpencil, nanti dikumpulkan masyarakat yang membutuhkan dokter spesialis, tetapi itu tidak bisa dilaksanakan karena alat dan transportasi tidak memadai,” katanya.

Rizal mengatakan, saat ini masyarakat banyak memanfaatkan pompong yang ada di setiap pulau. Biaya transportasi atau sewa pompong dibantu oleh bantuan sosial Bupati. “Untuk sekarang, Bupati membantu akomodasi itu, yang penting ada kwitansi perjalanan mereka,” kata dia.

Namun, kata Rizal, bantuan tersebut tidak terlalu banyak. Misalnya pasien yang menghabiskan akomodasi anggaran perjalanan rujukan Rp5 juta, Bupati bisa membantu sekitar Rp1 juta sampai Rp2 juta. “Jumlah bantuan tergantung Bupati, ya kalau namanya bantuan tidak penuh ke atas, bisa saja fifty-fifty, prinsipnya untuk meringankan beban masyarakat,” katanya.

Di tengah masalah itu, BPJS Kesehatan sebenarnya bisa membantu pembiayaan transportasi. Namun, salah satu syarat bisa diklaim adalah adanya peraturan daerah (perda) tarif transportasi laut rujukan pasien antarpulau.

<!--more-->

Kepala BPJS Kesehatan Tanjungpinang Agung Utama yang membawahi Kabupaten Bintan, Lingga, Anambas dan Natuna mengatakan, BPJS Kesehatan bisa membayar klaim biaya transportasi laut jika ada pasien yang dirujuk dalam keadaan darurat. Namun, program itu tidak bisa terlaksana karena perda mengatur tarif transportasi itu belum ada.

Agung mengatakan, pihaknya terus mendorong agar disiapkan perda khusus transportasi laut. Di dalam perda dimuat tarif laut antarpulau ketika membawa pasien rujukan. “Kalau perda itu ada, pasien bisa klaim ke kita mengganti biaya transportasinya, anggaran berdasarkan perda itu,” kata Agung.

Teknisnya, kata Agung, pasien yang membutuhkan klaim biaya akomodasi transportasi bisa mempersiapkan kuitansi, misalnya kwitansi sewa kapal pompong, atau biaya lain yang dikeluarkan puskesmas tempat rujukan berasal. “Kalau tarif perdanya ada, pasien tinggal bawa kwitansi perjalanan rujukan saja, kita bisa cairkan, sesuai tarif yang sudah ditetapkan pemda,” katanya.

Hasil kunjungan kerja BPJS Kesehatan, kata Agung, pemda tidak harus menyiapkan ambulans air seperti yang ada di Sulawesi, bisa diganti dengan kapal pompong biasa. “Apalagi ribuan pulau di sini, tentu tidak memungkinan ambulans air ada untuk setiap pulau,” kata Agung. Selain itu, jika perda sudah ada bisa diatur syarat pengangkutan pasien rujukan, seperti keselamatan pasien, penggunaan alat medis di atas kapal, serta tersedianya satu tenaga kesehatan di atas kapal (pompong).

Tidak hanya soal biaya transportasi laut, BPJS Kesehatan juga kewalahan setelah Kementerian Kesehatan mencabut aturan wajib tugas di daerah tertinggal untuk dokter spesialis. Sehingga di rumah sakit pulau-pulau di Kepri kekurangan dokter spesialis.

“Itu mengganggu klaim peserta BPJS Kesehatan, misalnya ada pasien butuh penanganan cuci darah, BPJS Kesehatan bisa membantu itu, tetapi dokter tidak ada. Akhirnya klaim tidak bisa,” katanya. Agung berharap, pemerintah pusat tidak memperhatikan kota-kota besar saja. Tetapi juga daerah-daerah terpencil atau kepulauan seperti di Kepri ini.

Staf Menteri Keuangan RI Yustinus Prastowo dalam acara Media Workshop BPJS Kesehatan mengatakan, BPJS harus menjangkau seluruh masyarakat di pulau-pulau. “Tidak boleh ada yang tidak terjangkau, semua harus mendapatkan layanan, kita terus mendorong pemerataan itu,” kata dia, 22 Oktober 2020 saat memberikan sambutan di acara workshop online tersebut.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio juga memperhatikan nasib kesehatan masyarakat di kepulauan, apalagi setelah hadirnya BPJS Kesehatan. Menurut Pambagio, ujung tombak BPJS Kesehatan adalah puskesmas. “Masalahnya saat ini puskesmas masih kurang diperhatikan, apalagi puskesmas terpencil,” katanya.

Di kesempatan itu, Hasbullah Thabrany, Chief Party USAID Health FInancing Activity juga menjadi pembicara. Hasbullah juga menyoroti pelayanan kesehatan di pulau-pulau terpencil. Menurutnya, Pemda harus ambil bagian di kondisi ini. “Pemda jangan merasa tidak punya uang, anggaran untuk kesehatan sudah diperbesar untuk daerah, dana tersebut bisa digunakan untuk mengatasi masalah wilayah-wilayah terpencil,” katanya.

Hasbullah melanjutkan, masalah di daerah terpencil atau pulau-pulau terluar harus didasari dengan kerjasama antara Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan. “Ini sebenarnya tinggal bagaimana kepiawaian sinkronisasi teman-teman BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan,” katanya.

Tulisan ini hasil Fellowship AJI Indonesia dan JKN KIS