Kritik Megawati, Demokrat Minta Jangan Asal Tuduh Milenial di Aksi Demo

Reporter

Dewi Nurita

Jumat, 30 Oktober 2020 11:40 WIB

Logo Partai Demokrat

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menyesalkan pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mempertanyakan sumbangsih generasi milenial terhadap negara ini.

Megawati sebelumnya menyebut generasi milenial hanya bisa berdemonstrasi, salah satunya demonstrasi menolak UU Cipta Kerja yang berujung terjadinya perusakan berbagai fasilitas publik, seperti halte Transjakarta dan moda raya terpadu (MRT).

Didi mengatakan tidak seharusnya Megawati menggeneralisasi generasi milenial dengan aksi anarkistis yang dilakukan sekelompok orang pada demo menolak UU Cipta Kerja. "Megawati tidak boleh asal tuduh kepada kaum milenial terkait demo anarkis yang lalu," kata Didi dalam keterangan tertulis, Jumat, 30 Oktober 2020.

Menurut Didi, penyebab kerusuhan diduga kuat karena ada penyusup yang ingin bermain di air keruh di tengah aksi unjuk rasa mahasiswa. "Silakan ibu Megawati salahkan demo yang anarkis, tetapi jangan tuduh kaum milenial penyebab demo anarkis," ujar Didi.

Didi menilai Megawati tidak bijak jika kita mempertanyakan sumbangsih generasi milenial terhadap bangsa dan negara. "Tidak kah Ibu Megawati pernah mendengar segudang prestasi yang telah ditorehkan oleh para kaum milenial negeri ini? Banyak yang hebat-hebat dan kreatif. Bisa saja justru kaum milenial yang mempertanyakan apa sumbangsih yang sudah diberikan pemerintah bagi mereka dalam menggapai cita-cita di masa depan," ujar Didi.

Advertising
Advertising

Megawati mempertanyakan kontribusi kaum milenal dalam acara peresmian kantor PDIP secara daring, Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2020. "Apa sumbangsih kalian terhadap bangsa dan negara ini? Masak (generasi milenial) hanya demo saja. Nanti saya di-bully ini (tapi) saya enggak peduli, hanya demo saja ngerusak, apakah ada dalam aturan berdemo? Boleh saya kalau mau debat," katanya.

Presiden RI ke-5 ini menuturkan demonstrasi memang diizinkan dan diperbolehkan sejak era reformasi. Namun ia menegaskan tak ada aturan yang memperbolehkan perusakan terhadap fasilitas umum.

"Adakah aturannya bahwa (demo) untuk merusak? Nggak ada. Kalau ada orang bilang ada Bu, mana dia, sini kasih tahu sama saya," ujar Megawati.

DEWI NURITA | ANTARA

Berita terkait

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

2 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

3 jam lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

6 jam lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

18 jam lalu

Selain soal Sikap Politik, Hasto Sebut Rakernas PDIP Akan Bahas Strategi Hadapi Pilkada 2024

Rakernas PDIP yang berlangsung pada 24 sampai 26 April itu akan memutuskan target di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

20 jam lalu

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

20 jam lalu

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

21 jam lalu

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

1 hari lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

3 Pesan Penting Megawati untuk Kader PDIP, Salah Satunya Jangan Pernah Bohong

1 hari lalu

3 Pesan Penting Megawati untuk Kader PDIP, Salah Satunya Jangan Pernah Bohong

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan sejumlah petuah kepada kadernya. Menekankan kadernya jangan bohong. Apa petuah lainnya?

Baca Selengkapnya

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

1 hari lalu

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya