Megawati: Apa Sumbangsih Generasi Milenial? Masak Hanya Demo

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  Megawati Soekarnoputri (tengah) berjalan saat menghadiri penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Minggu, 12 Januari 2020. PDIP menargetkan memenangkan di 60 persen wilayah yang menggelar Pilkada serentak pada 2020. ANTARA

    Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (tengah) berjalan saat menghadiri penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Minggu, 12 Januari 2020. PDIP menargetkan memenangkan di 60 persen wilayah yang menggelar Pilkada serentak pada 2020. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta kepada Presiden Joko Widodo agar tak memanjakan generasi milenial.

    "Anak muda kita jangan dimanja, dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi membuat kita sudah viral tanpa harus bertatap langsung?" kata Megawati dalam acara peresmian kantor PDIP secara daring, Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2020.

    Menurut Megawati generasi milenial hanya bisa berdemonstrasi, salah satunya demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja beberapa hari lalu. "Apa sumbangsih kalian terhadap bangsa dan negara ini? Masak hanya demo saja," kata Megawati.

    Ia menyayangkan demonstrasi yang berlangsung beberapa hari terakhir terjadi perusakan berbagai fasilitas publik, seperti halte Transjakarta dan moda raya terpadu (MRT). Megawati pun kembali mempertanyakan apakah dalam berunjukrasa  diperbolehkan melakukan perusakan.

    "Masak (generasi milenial) hanya demo saja. Nanti saya di-bully ini (tapi) saya enggak peduli, hanya demo saja ngerusak, apakah ada dalam aturan berdemo? Boleh saya kalau mau debat," katanya.

    Megawati menuturkan demonstrasi memang diizinkan dan diperbolehkan sejak era reformasi. Namun ia menegaskan tak ada aturan yang memperbolehkan perusakan terhadap fasilitas umum.

    "Ada aturan dalam demo diizinkan karena ketika reformasi, kita masuk ke dalam alam demokrasi, ya. Tapi adakah, jawab, aturannya bahwa untuk merusak? Nggak ada. Kalau ada orang bilang ada Bu, mana dia, sini, sini kasih tahu sama saya," kata mantan presiden tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.