Warga menunjukkan sertipikat yang Sudan diterima kepada Presiden RI Joko Widodo saat penyerahan sertipikat di Pendopo Sasana Adhi Praja, Blitar, Jawa Timur, Rabu 3 Januari 2019. Penyerahan 2.500 sertifikat kepada warga didaerah itu merupakan bagian dari program pemerintah dalam hal penerbitan sertifikat bagi rakyat. ANTARA FOTO/Irfan Anshori
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyerahkan 22.007 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Stadion Simangaronsang, Kabupaten Humbang Hasundutan, pada Selasa, 27 Oktober 2020. Penyerahan sertifikat tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Jokowi ke Provinsi Sumatera Utara.
Kepemilikan hak atas tanah wajib dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Sertifikat yang hari ini diserahkan oleh presiden menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum.
"Apa sih gunanya sertifikat? Kalau kita sudah pegang ini, hak hukum kita atas tanah itu menjadi jelas," ujar Presiden Jokowi lewat keterangan tertulis yang disampaikan Biro Pers, Media, dan Sekretariat Presiden, Selasa, 27 Oktober 2020.
Puluhan ribu sertifikat yang diserahkan Presiden terdiri atas 20.637 sertifikat yang berasal dari program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), 47 sertifikat untuk rumah ibadah, 1.236 sertifikat untuk aset dan barang milik negara, serta 87 sertifikat untuk bidang lahan di kawasan lumbung pangan Humbang Hasundutan.
Penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat kali ini hanya dihadiri langsung oleh penerima dalam jumlah yang sangat terbatas sebagai bagian dari pelaksanaan protokol kesehatan. Sebagian besar penerima mengikuti jalannya acara penyerahan melalui konferensi video dari sejumlah titik di tempat terpisah.
Kepada para penerima, Jokowi menitipkan pesan untuk menjaga sertifikat yang telah diterimanya tersebut dengan baik. Kepemilikan sertifikat tersebut juga berarti membuka akses permodalan ke perbankan apabila di antara para penerima ada yang ingin menggunakannya sebagai modal usaha. Namun, Kepala Negara juga mengingatkan agar dana yang diperoleh dari pinjaman tersebut hanya diperuntukkan untuk hal-hal produktif.
"Saya ingat saat saya pertama kali mendapat sertifikat umur kira-kira 35 tahun, senang sekali. Karena dengan sertifikat ini kita nanti bisa gunakan untuk akses ke perbankan. Ini bisa 'disekolahkan' (jaminan) ke bank kalau ingin dipakai untuk modal kerja usaha," ujar Jokowi.
Turut hadir dalam acara penyerahan ini di antaranya ialah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.
