TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Amnety International Indonesia Usman Hamid mengatakan kualitas demokrasi dan hak asasi manusia cenderung turun dari tahun ke tahun. Kondisi ini menjadi catatan bagi satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang jatuh tepat pada hari ini, 20 Oktober 2020.

Amnesty pun memperkirakan kondisi ini akan kian buruk dengan adanya sejumlah undang-undang bermasalah yang disahkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. "Ke depan kami memprediksi kualitas demokrasi dan hak asasi semakin menurun akibat pelaksanaan UU seperti UU Minerba dan omnibus law," kata Usman kepada Tempo, Senin malam, 19 Oktober 2020.

Usman mengatakan berkurangnya kualitas hak asasi itu bukan hanya pada kebebasan individu seperti kebebasan berpendapat. Namun juga pada kebebasan dan keadilan sosial seperti hak-hak tanah adat, hak-hak normatif buruh serta nelayan dan perempuan.

Ihwal kebebasan berpendapat, Usman menyebut adanya kecenderungan pembatasan dalam penyampaian opini, pengungkapan masalah secara terbuka hingga penggalangan aksi protes damai, baik di jalanan maupun di ruang maya. Bentuk pembatasan, kata Usman, di antaranya pembatasan akses, intervensi konten melalui peretasan akun pribadi, kelompok, atau deface untuk situs pers, hingga kriminalisasi.

"Seringkali juga dicurigai sebagai aksi politik partisan yang anti-Jokowi lalu diserang oleh buzzer, yang justru mengurangi kualitas ruang publik. Partisipasi warga menjadi rendah sekali," ujar Usman.

Usman mengatakan banyak kebijakan negara yang membutuhkan pendapat masyarakat, tetapi dilupakan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Suara publik ihwal pembuatan undang-undang pun diabaikan dan dilanggar, seperti yang terlihat dari UU Mineral dan Batubara dan UU Cipta Kerja atau omnibus law.

"Padahal ada banyak masalah sosial dan politik yang penting, ada banyak hak-hak masyarakat yang berpotensi jadi dilanggar oleh negara," kata mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ini.