TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Departemen Riset, Pendidikan, dan Pelatihan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Maria Emeninta menilai Presiden Joko Widodo bak menantang buruh dan masyarakat lainnya untuk mengajukan uji materi Undang-undang atau UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Maria, pernyataan Jokowi mempersilakan publik yang tak puas dengan omnibus law untuk menggugat ke MK itu mengecewakan.

"Kami sebenarnya kecewa bagaimana statement Presiden silakan pakai mekanisme judicial review kalau tidak puas. Ini seperti sebuah tantangan untuk buruh, untuk masyarakat. Kok tega banget Presiden bahasanya seperti itu," kata Maria dalam konferensi pers virtual, Senin, 19 Oktober 2020.

Maria pun mengakui kecil kemungkinan Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) mencabut omnibus law itu. namun menurut dia, tuntutan publik saat ini adalah bentuk tekanan kepada pemerintah. Ia mengatakan publik juga perlu mengetahui bagaimana Jokowi akan merespons pelbagai tuntutan yang ada.

"Memang kami sangat-sangat pesimis, tapi itu sebuah bentuk tekanan supaya Presiden bisa menyikapi ini," ujar dia.

Kendati begitu, Maria mengatakan organisasinya akan menyiapkan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. KSBSI, kata dia, juga tak akan terlibat dalam tim bentukan pemerintah untuk membahas aturan turunan UU Cipta Kerja.

Menurut dia, justru riskan jika serikat buruh/serikat pekerja bergabung dalam tim tersebut. Berkaca dari pengalaman, kata dia, aspirasi buruh tak diakomodir dalam forum tripartit yang melibatkan pemerintah, buruh, dan pengusaha.

Maria juga menyebut kepercayaan buruh dipertaruhkan jika pimpinannya bergabung dalam tim membahas aturan turunan itu. "Sangat riskan, ini situasi yang sangat sensitif untuk kepercayaan buruh dan perlu sekali untuk dijaga," kata Maria.

BUDIARTI UTAMI PUTRI