DPR Sahkan UU Cipta Kerja, Warganet Beri Sindiran

Reporter

Tempo.co

Rabu, 7 Oktober 2020 15:38 WIB

Sejumlah buruh melakukan aksi teatrikal di kawasan MM 2100, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa 6 Oktober 2020. Aksi mogok kerja dari tanggal 6-8 Oktober tersebut akibat pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR dan Pemerintah RI. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja pada Senin, 5 Oktober lalu mengundang respons dari masyarakat, termasuk warganet.

Sejak aturan sapu jagad itu disahkan, tagar berkaitan dengan pengesahan omnibus law itu bergantian memuncaki trending topic, mulai dari #DPRRIKhianatiRakyat, #MosiTidakPercaya sampai #GagalkanOmnibusLaw. Warganet pun mencuitkan beragam respons dan sindiran atas langkah DPR.

Akun @syahruldbahri23 menyindir DPR sebaiknya tidur saja. “Malah disuruh kerja,” ujarnya pada Rabu, 7 Oktober 2020.

Selain itu, akun @ventomynus berpendapat rakyat yang telah muak terhadap DPR bukan hanya karena RUU tersebut. Namun, juga akibat dari cara kerja para politisi yang tidak transparan, kemudian melihat mereka tidur ketika rapat, dan menyaksikan mereka bertengkar demi kekuasaan. "Kita tuh muak sama yang kayak gitu, capek tau. Gak capek?” kata dia.

Akun @bieeromeohood, menyatakan tidak perlu malu bagi mereka yang merasa menjadi beban bagi keluarga. "Lihatlah DPR, jadi beban rakyat santai-santai aja,” ucapnya.

Kalangan figur publik juga turut bersuara. "Apalah kita ini bagi para pemimpin nan mulia, selain deretan angka. Angka korban pandemi, angka pengangguran, angka pemilih para kandidat. Angka dan angka dan angka. Tanpa jiwa, tanpa suara," kata sutradara dan komika Ernest Prakasa di Twitter pada Senin, 5 Oktober 2020.

Selain Ernest, penulis dan musisi Fiersa Besari juga ikut bersuara menanggapi UU Cipta Kerja. "Teruntuk pencinta sepak bola, pencinta K-Pop, akun anon, mas-mas dan mbak-mbak cringe, akun open BO, pemburu giveaway, dsb, bersatulah. Kepentingan buruh adalah kepentingan kita juga. Malam ini adalah bukti bahwa rakyat tidak diwakili oleh dewan, melainkan oleh rakyat itu sendiri," tulisnya.

Para buruh pun sampai hari ini masih melakukan aksi penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja.

MUHAMMAD BAQIR | MARVELA

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Hari Buruh Internasional, Berikut Profil 4 Tokoh Aktivis Buruh Indonesia dari Marsinah hingga Muchtar Pakpahan

3 hari lalu

Hari Buruh Internasional, Berikut Profil 4 Tokoh Aktivis Buruh Indonesia dari Marsinah hingga Muchtar Pakpahan

Berikut profil dari 4 tokoh hari buruh: Marsinah, Muchtar Pakpahan, Widji Thukul, dan Jacob Nuwa Wea

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

KM ITB Desak Pemerintah Cabut UU Cipta Kerja dan Cegah Eksploitasi Kelas Pekerja

3 hari lalu

KM ITB Desak Pemerintah Cabut UU Cipta Kerja dan Cegah Eksploitasi Kelas Pekerja

Keberadaan UU Cipta Kerja tidak memberi jaminan dan semakin membuat buruh rentan.

Baca Selengkapnya

Kapolri Beberkan Tugas Tokoh Buruh Andi Gani Nena Wea yang Diangkat jadi Staf Ahli

3 hari lalu

Kapolri Beberkan Tugas Tokoh Buruh Andi Gani Nena Wea yang Diangkat jadi Staf Ahli

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan alasannya mengangkat tokoh buruh, Andi Gani Nena Wea, sebagai salah satu staf ahlinya.

Baca Selengkapnya

Menaker Sebut Masa Depan Buruh RI tergantung Kompetensi dan Daya Saing

4 hari lalu

Menaker Sebut Masa Depan Buruh RI tergantung Kompetensi dan Daya Saing

Menaker Ida Fauziyah mengatakan masa depan dunia ketenagakerjaan Indonesia sangat ditentukan oleh kompetensi dan daya saing pekerja atau buruh.

Baca Selengkapnya

Lindungi Buruh Migran, Polri Bentuk Tim Khusus Pidana Ketenagakerjaan

4 hari lalu

Lindungi Buruh Migran, Polri Bentuk Tim Khusus Pidana Ketenagakerjaan

Polri menyoroti keselamatan buruh hingga sengketa buruh vs pengusaha, sehingga dirasa perlu pendampingan dari polisi.

Baca Selengkapnya