TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi rencana buruh menggelar aksi mogok nasional menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Airlangga meminta buruh tetap menjaga kondusivitas dan mendukung alat produksi, mengingat kondisi pandemi Covid-19 dan situasi perekonomian saat ini.

"Penting bagi kita sekarang untuk menjaga kondusivitas dan tetap mendukung alat-alat produksi kita," kata Airlangga seusai rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020.

Airlangga juga mengatakan mogok nasional sebelumnya belum pernah terjadi di Indonesia. "Masalah ini kan belum pernah terjadi, unprecedented," kata politikus Golkar ini.

Airlangga menyebut buruh terbagi dalam beberapa kelompok. Ia mengklaim ada kelompok buruh yang sudah menyatakan dukungan terhadap UU Cipta Kerja. Namun ia tak menjawab saat ditanya kelompok buruh mana yang dia maksud.

Airlangga juga mengklaim UU Cipta Kerja akan membantu masyarakat dalam sejumlah hal. Di antaranya mempermudah UMKM mendirikan usaha tanpa izin, sertifikasi halal UMKM dengan pembiayaan pemerintah, Jaminan Kehilangan Pekerjaan untuk tenaga kerja, kepastian hukum bagi masyarakat yang tinggal di daerah hutan, dan sebagainya.

Sejumlah serikat buruh berencana melaksanakan mogok nasional menolak UU Cipta Kerja pada 6-8 Oktober. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan 2 juta buruh tetap akan melakukan mogok nasional kendati RUU Cipta Kerja sudah disahkan menjadi UU.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi ini akan berlangsung di Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat.