Jokowi Ingin TNI Ubah Kebijakan Belanja Pertahanan, Pengamat: Arahkan ke Riset

Senin, 5 Oktober 2020 15:21 WIB

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan setelah berolahraga bersama ketiga kepala staf TNI di area Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Ahad, 14 Juni 2020. Setelah kurang lebih 30 menit berolahraga pagi, Jokowi bersama para Kepala Staf TNI kembali ke Gedung Induk Istana Kepresidenan Bogor untuk berbincang di serambi Istana. Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyarankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengutamakan belanja riset jika ingin mengubah kebijakan belanja menjadi investasi pertahanan di TNI.

"Kalau kita tidak mengalokasikan secara serius belanja riset ini ya omong kosong bicara investasi berkelanjutan," kata Khairul kepada Tempo, Senin, 5 Oktober 2020.

Khairul menjelaskan, keinginan Jokowi mengubah kebijakan belanja pertahanan menjadi investasi tidak bisa seperti main sulap. Investasi pertahanan dikaitkan dengan pengembangan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam negeri. Kalau pun belanja impor, harus diperjelas negosiasi transfer teknologi dan production sharing. "Skema-skema konsepnya jelas. Selama ini lemah," katanya.

Menurut Khairul, alutsista di negara-negara maju yang memiliki teknologi terdepan sering bersumber dari riset-riset militer. Meski manfaatnya tidak akan tampak dalam waktu singkat, namun sangat penting dalam jangka panjangnya.

Misalnya, kata Khairul, untuk mengantisipasi ancaman di masa depan yang bersifat nonmiliter akan banyak berkaitan dengan teknologi. "Jadi kalau mau berkiprah hal-hal bersifat nonmiliter, arahkan ke riset. Itu sangat bermanfaat," ujarnya.

Advertising
Advertising

Dalam peringatan HUT ke-75 TNI, Jokowi meminta agar TNI mengubah kebijakan belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan untuk menguasai lompatan teknologi.

"Hanya melalui investasi jangka panjang yang terencana, TNI akan mampu menjadi kekuatan perang modern yang mengikuti perkembangan teknologi termaju," kata Jokowi dalam amanatnya saat menjadi inspektur upacara HUT ke-75 TNI yang digelar secara daring, Senin, 5 Oktober 2020.

Jokowi mengatakan, kebijakan investasi pertahanan adalah berpikir jangka panjang yang dirancang sistematis dan dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

Menurut dia, saat ini semua sedang berada di era lompatan teknologi militer yang akan mempengaruhi taktik dan strategi perang masa depan. "TNI harus terus melakukan transformasi teknologi dan personil yang mampu memahami dan memanfaatkan lompatan di bidang teknologi informasi, teknologi nano, dan kecerdasan buatan," katanya.

Berita terkait

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

17 menit lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

5 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

6 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

9 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

10 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

10 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

10 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

11 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

13 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya