TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi I DPR menyetujui agar pajak pertambahan nilai barang cetakan, termasuk buku, surat kabar, dan majalah, ditanggung oleh negara. Kesepakatan ini dicapai saat rapat dengar pendapat antara Komisi I dengan beberapa pimpinan media cetak, Kamis (27/6). Usulan ini pertamakali dilontarkan Ketua Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Leo Batubara dan Pemimpin Redaksi Media Indonesia Saur Hutabarat. Beberapa anggota DPR, seperti Ridwan Mukti (F-Golkar) dan Permadi (F-PDIP), menentang keras. Permadi mengatakan, “Industri media malah yang akan paling diuntungkan kalau pajak dihapus.” Tapi Batubara menyanggah. “Penghapusan pajak itu pada akhirnya akan dinikmati konsumen. Jadi bukan kami yang diuntungkan,” katanya. Apalagi, kebijakan serupa juga diterapkan di sejumlah negara maju seperti Inggris dan Amerika. Wakil Ketua Komisi I, Effendie Choirie, akan mengundang Dirjen Anggaran Departemen Keuangan untuk operasional kebijakan ini. Sebelumnya para pemimpin media cetak mengeluhkan tingginya harga kertas dan beban pajak yang dari pemerintah. Padahal sejak empat tahun terakhir, daya beli masyarakat dan minat baca tak menunjukkan kecenderungan membaik. Batubara mengatakan saat ini hanya sekitar 30 persen media massa yang benar-benar profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai media kontrol dan media informasi bagi publik. "Selebihnya masih berjuang dengan keterbatasan dana dan sumber daya manusia," katanya. (Wahyu Dhyatmika-Tempo News Room)