Jokowi: Situasi Kembali Normal Jika Vaksin Covid-19 Mulai Disuntikkan

Rabu, 30 September 2020 15:12 WIB

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Kepala Divisi Produksi Farmasi Hikmat Alitamsar (kiri) meninjau fasilitas produksi gedung 43 yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi vaksin COVID-19, di kantor Bio Farma, Bandung, Selasa, 11 Agustus 2020. ANTARA/dok PT Bio Farma

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menjanjikan kepada masyarakat bahwa negara akan pulih saat vaksin Covid-19 sudah bisa didistribusikan kepada masyarakat.

"Nah, kalau vaksin sudah mulai disuntikkan artinya situasinya akan kembali menuju kepada normal kembali. Perlu Bapak Ibu tahu, yang disuntik itu kurang lebih 170-180 juta, butuh beberapa bulan. Jadi, ini memerlukan kerja keras kita semua," ujar Jokowi saat memberi bantuan modal kerja (BMK) kepada masyarakat di halaman tengah Istana Merdeka, Rabu, 30 September 2020.

Namun, Jokowi tidak merinci lebih lanjut ihwal klasifikasi penduduk yang akan mendapatkan vaksin.

Mengutip dokumen presentasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) pada Senin, 28 September, pemerintah menetapkan enam kelompok prioritas yang akan mendapatkan vaksin virus corona pada awal waktu dengan jumlah sasaran 102,45 juta orang.

Kelompok pertama, orang yang berada di garda terdepan dalam penanganan corona atau covid-19. Total orang yang menjadi sasaran pemberian vaksin sebanyak 1,31 juta orang di kelompok ini.

Kelompok Kedua, orang yang memiliki kontak erat dengan pasien covid-19. Targetnya ada 50.000orang. Kelompok Ketiga, orang yang bertugas di bidang pelayanan publik dengan sasaran 715.000 orang.

Kelompok keempat, masyarakat umum dengan sasaran berjumlah 92,28 juta orang. Kelompok kelima, vaksin akan mendistribusikan kepada 4,36 juta tenaga pendidik. Terakhir, keenam, aparatur sipil negara (ASN) dan anggota lembaga legislatif sebanyak 3,72 juta orang.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menyebut paparan Airlangga tersebut belum bersifat final. "Kami masih mengkaji tentang sasaran prioritas vaksin sesuai dengan kelompok risikonya," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 29 September 2020.

Berita terkait

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

47 menit lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

3 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

4 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

4 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

5 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

7 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

9 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

15 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

17 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya