Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai kualitas demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Hal ini ditandai dengan semakin rapuhnya kebebasan sipil, eksploitasi politik identitas, netralitas media dipertanyakan, hingga maraknya ujaran kebencian.

"Dengan jujur kami harus mengakui bahwa beberapa fenomena tersebut juga terjadi di Indonesia," kata AHY dalam pidato resminya, Jumat, 25 September 2020.

AHY menambahkan jika kemunduran demokrasi juga terjadi di sejumlah negara.

Dia menuturkan setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Namun, hak tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab. Di sisi lain, negara wajib mendengarkan suara rakyatnya, termasuk kritik, dan pendapat yang berbeda.

Menurut AHY, jangan karena tidak tahan menghadapi kritik, lalu kebebasan sipil dibatasi dan kualitas demokrasi dikorbankan. Kritik dari masyarakat, kata dia, adalah ekspresi kepedulian rakyat terhadap pemimpinnya dan negaranya.

"Mari dengarkan suara rakyat. Jika pemerintah, baik pusat maupun daerah, mau mendengar rakyatnya, maka rakyat juga akan menghormati dan mencintai pemimpinnya," ucap dia.

AHY mengatakan demokrasi di Indonesia lahir dari reformasi 1998 dan gerakan rakyat lainnya. Demokrasi di Indonesia tidak diperoleh dengan mudah lantaran mengorbankan banyak nyawa. "Karena itu, perangkat dan instrumen demokrasi ini harus kami pastikan tetap berjalan sesuai tatanan," tuturnya.

Selain itu, menurut AHY, tatanan demokrasi yang baik menghendaki supremasi hukum. Sebabnya demokrasi harus dijalankan di atas koridor hukum yang independen, netral, dan imparsial. Bukan penegakan hukum yang mudah diintervensi, dipolitisasi, atau dimanipulasi.

"Mari bersama-sama kita pastikan agar pedang keadilan tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah," kata AHY.