Di Acara GP Anshor, Puan Maharani Ungkap Kedekatan Soekarno dengan NU
Reporter
Antara
Editor
Eko Ari Wibowo
Sabtu, 19 September 2020 16:11 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan orasi kebangsaan secara virtual dalam Konferensi Besar ke-23 GP Ansor, dan menceritakan kedekatan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU).
Puan mengatakan hubungan Islam dan nasionalisme bagi bangsa Indonesia ibarat eratnya hubungan Bung Karno dengan NU, salah satunya hubungan Bung Karno dengan KH Abdul Wahab Hasbullah, dua tokoh yang bersahabat dan saling menghormati.
"Bung Karno selalu bermusyawarah dan meminta pandangan dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama dalam hal genting dan penting termasuk dengan Kiai Wahab Hasbullah," kata Puan dalam keterangannya, Sabtu 19 September 2020.
Hal itu dikatakan Puan saat menyampaikan Orasi Kebangsaan secara virtual dalam Konferensi Besar ke-23 GP Ansor, di Minahasa, Sulawesi Utara, Sabtu 19 September 2020.
Menurut Puan, konsistensi GP Ansor tidak bisa dilepaskan dari sosok KH Abdul Wahab Hasbullah, yang meletakkan fondasi pemikiran kebangsaan pada generasi muda Nahdlatul Ulama.
"Kiai Abdul Wahab Hasbullah merupakan teladan bangsa ini karena senantiasa menggelorakan spirit cinta Tanah Air adalah bagian dari iman (hubbul wathan minal iman)." ujarnya.
Dalam konteks tersebut, menurut Puan, cinta Tanah Air adalah bagian dari iman telah menjadi gerakan besar yang menggelorakan nasionalisme kaum muda.
Puan mengatakan, dalam Muktamar NU di Solo tahun 1962, Bung Karno menegaskan kepada para muktamirin, "Saya cinta sekali kepada NU".
"Bung Karno sampaikan hal itu dari lubuk hati paling dalam, karena menyadari peran NU dalam menjaga Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945. NU selalu hadir membela negara pada saat-saat genting dan penting," ujarnya.
Menurut Puan, kecintaan Soekarno kepada NU juga dibalas dengan menganugerahi Bung Karno gelar waliyul amri ad-daruri bis syaukah, yaitu pemimpin nasional dalam keadaan darurat namun memiliki wewenang yang mutlak.
Dia mengatakan, gelar itu dianugerahkan dalam Muktamar ke-20 NU di Surabaya pada 1954, dan menegaskan bahwa Bung Karno adalah pemimpin negeri Muslim yang sah secara syariat.
