TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani, meminta pasangan calon di Pilkada 2020 bersikap kreatif dan inovatif memilih cara untuk menyampaikan visi misi mereka.

Hal ini disampaikan Puan saat ditanya ihwal polemik konser musik di kampanye Pilkada 2020, yang dinilai akan menyebabkan kerumunan massa dan melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

"Intinya adalah kreativitas dan inovasi dari calon-calon Pilkada ini untuk melakukan segala hal dalam menyampaikan visi misinya itu terkait penanganan Covid-19 dan menyejahterakan masyarakat di daerahnya masing-masing dan tetap menjalankan protokol kesehatan," kata Puan dalam keterangan video, Jumat, 18 September 2020.

Puan mencontohkan salah satu konser yang pernah digelar di masa pandemi Covid-19 ini. Dalam konser tersebut, penonton menyaksikan dari dalam mobil. "Pernah dilakukan konser di dalam mobil, penontonnya di dalam mobil tidak boleh keluar, kemudian yang lakukan pertunjukan pun terbatas," kata Puan.

Puan juga menanggapi desakan sejumlah pihak agar Pilkada 2020 ditunda lantaran masih tingginya kasus Covid-19. Ia mengaku memahami kekhawatiran terjadinya klaster pilkada jika kontestasi ini tetap digelar pada 9 Desember mendatang.

Meski begitu, Puan mengatakan Pilkada 2020 sudah diundur dari 23 September menjadi 9 Desember atas usulan pemerintah. Menurut Puan, yang terpenting adalah disiplin protokol kesehatan agar Pilkada 9 Desember nanti sukses tanpa penularan Covid-19.

"Jadi mari kita jaga protokol kesehatan menuju Pilkada yang sukses di tanggal 9 Desember," kata politikus PDI Perjuangan ini.

Puan meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera menyosialisasikan aturan kampanye Pilkada Serentak 2020. Ia mengatakan sosialisasi perlu dilakukan agar ada kesamaan paham antara penyelenggara, peserta, dan masyarakat tentang tahapan dan tata cara kampanye di masa pandemi Covid-19.

"Saya harapkan kita punya kesadaran dan kedisiplinan untuk tetap menjaga jarak, tetap memakai masker dan mengikuti aturan yang ada, yaitu membatasi kerumunan, tidak diperbolehkan melakukan mobilisasi massa dan lainnya," ujar Puan.

Puan mengimbuhkan, kepatuhan terhadap protokol kesehatan harus menjadi perhatian semua pihak. Namun ia juga berharap aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan segera melakukan rapat koordinasi untuk pengamanan di lapangan terkait kampanye saat pandemi Covid-19.

BUDIARTI UTAMI PUTRI