Doni Monardo: Sejak Awal Presiden Putuskan PSBB, Daerah Harus Tunduk

Reporter

Dewi Nurita

Senin, 14 September 2020 22:30 WIB

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) berbincang dengan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo (kiri) dan Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) sebelum memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 20 Juli 2020. ANTARA/Sigid Kurniawan/POOL

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menjawab isu soal polemik antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta ihwal pengetatan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diputuskan oleh Gubernur Anies Baswedan. Anies awalnya mengatakan akan memberlakukan PSBB, belakangan diputuskan hanya akan dilakukan pengetatan.

Menjawab isu tersebut, Doni menjelaskan dengan ilustrasi bahwa pemerintah telah menetapkan status kedaruratan nasional dalam situasi pandemi Covid-19 ini. Maka dari itu, semua wilayah nasional harus tunduk pada UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan. Presiden telah mengeluarkan PP dan Kepres turunan dari UU tersebut yang berisi keputusan bahwa pemerintah mengambil opsi PSBB.

"Jadi, dari awal Presiden telah memutuskan PSBB, bukan lockdown. Pimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus tunduk dan berorientasi kepada aturan yang telah ditetapkan," ujar Doni, Senin, 14 September 2020.

Sebab jika lockdown atau karantina wilayah yang diterapkan, ujar Doni, pemerintah harus bertanggungjawab memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti makanan dan minuman, termasuk fasilitas kehidupan sehari-hari seperti biaya listrik dan air sebagai konsekuensi melarang masyarakat keluar rumah.

Adapun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengumumkan akan menarik rem darurat dengan memberlakukan PSBB total pada Rabu malam, 9 September 2020. Saat itu, Anies awalnya berencana mewajibkan seluruh karyawan di Jakarta bekerja dari rumah (work from home/WFH), semua kantor tutup saat PSBB kecuali 11 sektor esensial.

Sehari seusai pengumuman itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengkritik secara terbuka pernyataan Anies. Airlangga menilai pernyataan Anies menimbulkan ketidakpastian perekonomian.

Tarik menarik DKI-pusat terjadi. Negosiasi antara pemerintah pusat dan DKI akhirnya menghasilkan keputusan pengetatan PSBB dilakukan dengan skala mikro dan sektor usaha tetap jalan dengan pembatasan 25 persen karyawan, bukan ditutup total.

DEWI NURITA

Catatan: telah terjadi koreksi pada tulisan pada Selasa 15 September 2020 pukul 10:37 dengan menghilangkan kata total pada istilah PSBB.

Berita terkait

Berpeluang Jadi Calon Gubernur Jakarta, Presiden PKS Pilih Jadi Komandan Pemenangan Partai

19 menit lalu

Berpeluang Jadi Calon Gubernur Jakarta, Presiden PKS Pilih Jadi Komandan Pemenangan Partai

Ahmad Syaikhu mengatakan PKS telah menyiapkan kader-kader terbaik untuk Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Beda Respons NasDem dan Anies soal Surya Paloh Absen di Pembubaran Timnas AMIN

1 jam lalu

Beda Respons NasDem dan Anies soal Surya Paloh Absen di Pembubaran Timnas AMIN

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh absen dalam acara pembubaran Timnas AMIN. Anies dan Sekjen Partai NasDem respons begini.

Baca Selengkapnya

Pilres 2024 Usai, Anies: Belum Ada Rencana Buat Ormas, Apalagi Partai Politik

20 jam lalu

Pilres 2024 Usai, Anies: Belum Ada Rencana Buat Ormas, Apalagi Partai Politik

Anies Baswedan mengatakan belum ada rencana untuk membuat ormas, apalagi partai politik pasca kalah di pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Begini Jawaban Anies saat Ditanya Kemungkinan Merapat ke Kubu Prabowo

20 jam lalu

Begini Jawaban Anies saat Ditanya Kemungkinan Merapat ke Kubu Prabowo

Anies Baswedan menanggapi soal kemungkinan dirinya bergabung dengan kubu Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Timnas AMIN Resmi Bubar, Anies: Bukan Mengakhiri Perjuangan

21 jam lalu

Timnas AMIN Resmi Bubar, Anies: Bukan Mengakhiri Perjuangan

Timnas AMIN resmi bubar pada hari ini. Menurut Anies Baswedan, pembubaran ini bukan berarti mengakhiri perjuangan.

Baca Selengkapnya

Surya Paloh Tak Hadiri Silaturahmi Timnas AMIN di Kediaman Anies Baswedan

22 jam lalu

Surya Paloh Tak Hadiri Silaturahmi Timnas AMIN di Kediaman Anies Baswedan

Ketum NasDem Surya Paloh tak menghadiri acara silaturahmi Timnas AMIN di kediaman Anies Baswedan.

Baca Selengkapnya

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

1 hari lalu

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.

Baca Selengkapnya

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

1 hari lalu

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.

Baca Selengkapnya

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Setelah putusan MK yang menolak keputusan kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, akankah mereka kemudian gabung di kabinet Prabowo-Gibran?

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

2 hari lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya