TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri mengingatkan para calon kepala daerah untuk tidak menggunakan anggaran negara dalam pilkada 2020. Ia mengatakan KPK tak akan kesulitan memantau potensi tindak pidana korupsi dalam pemilihan tersebut.

"Jangan pernah berfikir KPK akan kesulitan untuk memantau pergerakan khususnya potensi tindak pidana korupsi dalam perhelatan pilkada," kata Firli lewat keterangan tertulis, Selasa, 8 September 2020.

Firli mengatakan KPK berkomitmen memberantas korupsi dan tidak terpengaruh proses pilkada. Ia mengatakan pilkada itu adalah ranah politik, sedangkan penegakan hukum terus berjalan dan tidak terpengaruh pelaksanaan pilkada.

"Kita sudah membangun sistem khusus untuk memantau pilkada serentak 2020 serta menerapkan konsep three prongs approaches dalam mengawal pilkada bersih," ujar Firli.

Selain itu, mantan Kapolda Sumatera Selatan ini mengatakan KPK memiliki mata rakyat untuk mengawasi. "Yaitu anak-anak bangsa yang memiliki integritas dan menjaga nilai-nilai kejujuran," kata Firli.

Firli mengatakan peran mata rakyat itu dapat dilihat dari banyaknya laporan dugaan korupsi yang masuk ke kanal pengaduan masyarakat KPK. Dia mengatakan karena laporan itu korupsi dapat dicegah sebelum terjadi.

Bersama KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri, kata Firli, KPK akan menyambangi calon kepala daerah untuk meminta mereka menandatangani pakta integritas sebagai upaya pencegahan korupsi.