TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat, Alex Indra Lukman, mengatakan pernyataan Ketua DPP PDIP Bidang Politik, Puan Maharani, soal "Semoga Sumatera Barat menjadi Provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila" tidak bermaksud menyakiti masyarakat Minangkabau.

“Mbak Puan sebenarnya tengah menugaskan kami, jajaran pengurus PDI Perjungan di Sumatera Barat, untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila terutama soal musyawarah dan mufakat yang berasal dari kearifan lokal masyarakat Minang," kata Alex dalam keterangan tertulis, Kamis, 3 September 2020.

Pernyataan itu pun, kata Alex, disampaikan dalam rapat internal partai yang kebetulan bersifat terbuka yang bisa diikuti secara virtual.

Ia menuturkan, salah satu agenda rapat virtual itu adalah mengumumkan pasangan kepala daerah yang akan diusung PDIP pada pemilihan serentak 2020 di Indonesia, termasuk di dua kota, 11 kabupaten dan tingkat provinsi di Sumbar. Saat itu, PDIP mengumumkan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar beserta calon kepala daerah di Kabupaten Solok, Tanahdatar, dan Pesisir Selatan beserta sejumlah daerah lainnya di Indonesia.

Alex berujar rumusan Pancasila dari Presiden Sukarno digali dari keanekaragaman ajaran agama, budaya dan adat istiadat di Nusantara, termasuk dari Ranah Minang. Salah satu butir Pancasila yang berasal dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Minangkabau, kata dia, terangkum dalam Sila ke-4 yang berbicara tentang musyawarah dan mufakat.

Menurut Alex, Puan adalah salah seorang tokoh nasional dari trah langsung Bung Karno. Dia juga putri dari Taufik Kiemas, yang memiliki gelar adat Datuk Basa Batuah dari Kanagarian Sabu, Batipuh Ateh, Tanahdatar. Ibunya, Megawati Sukarnoputri juga dianugerahi gelar adat, Puti Reno Nilam. Ia pun masyarakat Sumatera Barat memahami suasana kebathinan rapat internal partai yang digelar secara terbuka itu.

“Ranah Minang adalah bumi Pancasila. Tidak mungkin memisahkan Pancasila dan Minangkabau beserta tokoh-tokohnya terhadap perjalanan bangsa ini,” tuturnya.