Rapat Tertutup, Komisi III DPR Sebut Pembahasan RUU MK Masih Alot

Kamis, 27 Agustus 2020 16:47 WIB

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat 24 Juli 2020. ANTARA/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat masih membahas Rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi atau RUU MK. Sejak kemarin, Rabu, 27 Agustus 2020, pembahasan oleh Panitia Kerja Komisi III untuk RUU MK itu berlangsung tertutup.

Anggota Panja RUU tersebut, Sarifuddin Sudding, mengatakan pembahasan berlangsung dengan alot. Sudding sekaligus membantah RUU MK akan rampung dibahas pada hari ini.

Sebelumnya dalam jadwal DPR hari ini, tertulis bahwa akan ada agenda rapat Panja RUU MK terkait laporan tim perumus (Timus) atau tim sinkronisasi (Timsin) ke Panja untuk selanjutnya diambil keputusan.

“Belum, masih alot pembahasan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah),” kata Sudding melalui pesan singkat, Kamis, 27 Agustus 2020.

Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir mengatakan pembahasan berjalan alot bahkan sejak konsideran. Adies sebelumnya mengatakan ada tiga poin utama yang akan dibahas dalam revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK itu.

Advertising
Advertising

Yakni menyangkut usia minimal dan usia pensiun hakim MK, kewenangan putusan MK, dan seleksi hakim MK dari lingkungan Mahkamah Agung. Namun, Adies mengatakan tak menutup kemungkinan akan ada hal lain yang dibahas.

Dalam rapat kerja Komisi III DPR dan pemerintah pada Senin, 24 Agustus lalu, Adies mengatakan ada empat muatan dari RUU MK yang diusulkan DPR. Yakni kedudukan, susunan, dan kekuasaan MK; pengangkatan dan pemberhentian hakim MK; kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi serta dewan etik hakim konstitusi; dan putusan MK.

Terkait batas usia minimum hakim MK, kata Adies, pemerintah dan DPR mengusulkan agar dinaikkan dari aturan yang berlaku saat ini. Alasannya, ucap dia, hakim MK diharapkan seorang negarawan yang telah matang dan bijaksana.

Jika merujuk Undang-undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003, usia minimal hakim MK ialah 40 tahun. Menurut Adies, pemerintah mengusulkan agar batas usia naik menjadi 55 tahun. Adapun pengusul RUU MK, Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas, sebelumnya mengusulkan usia minimum hakim MK menjadi 60 tahun.

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

12 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

13 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

14 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

1 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

1 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Caleg NasDem Ikuti Sidang secara Daring, Hakim MK: di Tempat yang Layak, Tak Boleh Mobile

1 hari lalu

Caleg NasDem Ikuti Sidang secara Daring, Hakim MK: di Tempat yang Layak, Tak Boleh Mobile

Caleg Partai NasDem, Alfian Bara, mengikuti sidang MK secara daring tidak bisa ke Jakarta karena Bandara ditutup akibat erupsi Gunung Ruang

Baca Selengkapnya

PAN Cabut Gugatan Sengketa Pileg dengan PPP di MK

2 hari lalu

PAN Cabut Gugatan Sengketa Pileg dengan PPP di MK

Keputusan PAN mencabut gugatan PHPU pileg dengan PPP di MK. Diketahui, permohonan tersebut telah ditandatangani Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Baca Selengkapnya

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

2 hari lalu

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.

Baca Selengkapnya

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

2 hari lalu

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

Komisioner KPU Idham Holik angkat bicara usai Hakim MK Arief hidayat marah lantaran tak ada satu pun komisoner yang hadir di sidang sengketa pileg

Baca Selengkapnya