TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyatakan tidak pernah membahas soal wajib militer dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Menurut dia, Kemendikbud hanya membahas soal program Kampus Merdeka dengan Kemenhan.

Dalam diskusi itu, kata Nadiem, kedua kementerian membahas rencana membebaskan mahasiswa mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai dengan minat masing-masing dan tidak ada paksaan alias voluntary. Ia pun terkejut saat mengetahui adanya isu pendidikan wajib militer bagi mahasiswa.

"Ini kaget saya waktu mendengarnya, karena beberapa diskusi (dengan Kemenhan, red) yang sebelumnya terjadi itu, tidak membahas wajib militer sama sekali," ujar Nadiem saat melakukan siaran langsung di akun Instagramnya @nadiemmakarim, kemarin.

Nadiem pun menanggapi ihwal wacana bela negara atau pendidikan militer yang akan diadakan di kampus oleh Kemenhan. "Kalau ingin, misalnya, mengikuti pelatihan perwira atau leadership military, intelijen atau pelatihan lainnya selama satu semester, ya itu baik. Begitu opini saya. Tapi, enggak pernah ada diskusi soal wamil. Saya belum mengetahui isu itu dan tentunya belum mengambil keputusan apapun," ujar Nadiem.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono telah meluruskan bahwa tidak ada wajib militer di kampus. Kemenhan hanya menggodok program bela negara untuk mahasiswa yang sifatnya sukarela. Program ini, kata Trenggono, rencananya akan diselipkan sebagai mata kuliah yang bisa diambil selama satu semester oleh para mahasiswa.

"Bukan militer, tapi latihan bela negara. Seolah mirip militer, tapi bukan," kata Trenggono dalam wawancara di Radio Elshinta, Rabu 19 Agustus 2020.

Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar, menilai usulan pendidikan militer selama satu semester bagi mahasiswa dari Kementerian Pertahanan tidak diperlukan. Ia mengusulkan pemerintah lebih baik mengevaluasi kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang selama ini diselipkan pelajaran soal bela negara.

"Lebih baik ditinjau ulang apakah sudah optimal tanpa perlu menambah materi baru dalam konteks kemiliteran," kata Wahyudi saat dihubungi Tempo, Senin, 17 Agustus 2020.

Baca juga: Kemenhan Sebut Bela Negara untuk Mahasiswa Bersifat Sukarela

DEWI NURITA | EGI ADYATAMA