INFO NASIONAL - Agar lebih efektif dan tepat sasaran, pemerintah pusat mendorong penanganan pandemi Covid-19 masuk ke level pemerintah daerah hingga ke tingkat kecamatan. Dengan demikian daerah yang menjadi lokasi penyebaran virus atau terjadinya klaster baru bisa lebih cepat dilokalisir dan ditangani.

“Dulu berbasis provinsi, sekarang kita lebih ke bawah lagi, bukan di kabupaten, tetapi turun hingga ke tingkat kecamatan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam dialog khusus virtual yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Tempo Media Group, Kamis, 20 Agustus 2020.

Untuk langkah ini, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, akhir Juli 2020 lalu. Komite diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Ketua Pelaksana.

Airlangga mengilustrasikan peran Komite ibarat harmonisasi gas dan rem pada sebuah kendaraan. “Sasarannya adalah efisiensi, tepat sasaran, dan agar tepat juga penggunaaan anggarannya. Kalau rem dan gas tidak harmonis, mesinnya bisa overheating, minyak atau sumber daya akan terbuang,” katanya pada dialog dengan tema “Mengatasi Pandemi dan Mencegah Krisis Ekonomi ini.”

Menurut Airlangga, penanganan pandemi hingga ke level lebih rendah, maka koordinasi Satgas Covid-19 dengan pemerintah daerah menjadi sangat penting. Salah satunya ketika terjadi kasus Covid-19 di perkantoran Jakarta yang bisa langsung ditangani dengan lebih fokus.

Keberadaan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional juga diharapkan dapat mengatasi lemahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah.

Saat ini Satgas Covid-19 dengan pemerintah daerah bekerja bersama-sama dan masing-masing menggunakan satu data yang menjadi dasar tindakan yang akan dilakukan. “Testing yang kita lakukan juga sudah cukup masif, 1,8 juta. Kemampuan PCR (polymerase chain reaction) juga sudah 30 ribu perhari. Untuk DKI, secara khusus sudah sama dengan standar global,” kata Airlangga.

Dengan melakukan beberapa langkah, Airlangga berharap Indonesia bisa mencegah gelombang kedua Covid-19. “Korban PHK yang saat ini sudah 2,1 juta orang tidak bertambah. Demikian juga dengan 1,3 juta pekerja yang dirumahkan, yang tentunya tidak mendapatkan penghasilan penuh,” katanya.(*)