TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis survei pemuka opini terkait efek kepemimpinan dan kelembagaan dalam penanganan Covid-19. Hasil survei menunjukkan pemuka opini yang menganggap kinerja pemerintah pusat baik dalam menangani Covid-19 hanya sebesar 36,8 persen.

"Sebanyak 34,9 persen menganggap buruk atau sangat buruk, 28,0 persen biasa saja, dan 0,3 persen tidak menjawab," kata Direktur Eksekutif IPI, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers daring, Kamis, 20 Agustus 2020.

Burhanuddin mengatakan survei ini membutuhkan kualitas informasi dari para responden untuk mengevaluasi model penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah, kepemimpinan para pengambil keputusan, struktur birokrasi.

Penilaian lebih positif dari para pemuka opini justru diberikan kepada pemerintah daerah. Tercatat hanya 25,7 persen yang menilai kerja mereka buruk dalam menangani pandemi Covid-19. Sementara 49,1 persen menganggap kinerja pemerintah daerah baik, 24, 7 persen biasa saja, dan 0,7 persen tidak menjawab. "Artinya ada PR (pekerjaan rumah) untuk pemerintah pusat," ucap Burhanuddin.

Survei dilakukan sejak awal Juli hingga awal Agustus 2020. Respondennya adalah 304 orang pemuka opini dari 20 kota yang terdiri dari akademikus yang menjadi rujukan media, pengamat kesehatan, sosial, dan politik, redaktur politik dan kesehatan media, pengusaha, tokoh organisasi keagamaan, tokoh organisasi masyarakat, LSM, dan organisasi profesi.

Ia menuturkan tidak adanya data populasi pemuka opini, membuat pemilihan responden tidak dilakukan secara random, melainkan secara purposif, terutama dicari dari media massa nasional atau daerah. "Namun karena jumlah responden survei ini cukup banyak, dan terdiri dari pemuka opini yang sering menjadi rujukan, maka hasil survei ini cukup menyuarakan penilaian pemuka opini pada umumnya," ujar Burhanuddin.