TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan putusan Mahkamah Agung yang menolak upaya peninjauan kembali (PK) yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait putusan lepas mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung pada tingkat kasasi.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, menjelaskan, dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP pada dasarnya membuka celah bagi jaksa untuk melakukan upaya hukum luar biasa tersebut.

"Mestinya MA mempertimbangkan ketentuan itu, bukan justru langsung menolak begitu saja permohonan Jaksa KPK. Terlebih lagi, terlalu banyak kejanggalan dalam putusan kasasi yang akhirnya melepas SAT (Syafruddin Arsyad Tumenggung)," ujar Kurnia melalui keterangan tertulis pada Selasa, 11 Agustus 2020.

Padahal sebelumnya, kata Kurnia, terdapat beberapa putusan PK yang memiliki nuansa terobosan hukum dengan melandaskan nilai keadilan bagi masyarakat. Misalnya, saat MA mengabulkan PK Jaksa pada kasus Djoko Tjandra, Muchtar Pakpahan, dan Pollycarpus.

Kurnia menilai, dengan ditolaknya PK Jaksa KPK dalam kasus Syafruddin, justru memperlihatkan bahwa MA hanya sekadar mempertimbangkan nilai kepastian dan mengabaikan keadilan bagi masyarakat sebagai pihak terdampak praktik korupsi.

Lebih lanjut, Kurnia mengatakan, setidaknya ada beberapa argumentasi penting. "Pertama, putusan kasasi yang menyebutkan bahwa perkara tersebut bukan termasuk perbuatan pidana jelas merupakan kekeliruan mendasar. Syafruddin selaku Kepala BPPN pada dasarnya telah mengetahui bahwa aset yang dijaminkan oleh Nursalim tidak bernilai sebagaimana tertuang dalam Master Settlement Acquisition Agreement (misrepresentasi). Hal tersebut terbukti saat tahun 2007, aset yang seolah-olah dikatakan bernilai Rp 4,8 triliun ternyata setelah dilakukan pelelangan oleh Kementerian Keuangan ternuata hanya senilai Rp 220 miliar," kata dia.

Kedua, lanjut Kurnia, adalah temuan penting berupa penjatuhan sanksi non palu selama enam bulan terhadap Hakim Syamsu Rakan Chaniago karena bertemu dengan kuasa hukum Syafruddin.

Hal itu seharusnya dapat dinilai bahwa memang ada kejanggalan dalam putusan kasasi tersebut. Sehingga atas dasar terkuaknya praktik pertemuan tersebut maka menjadi wajar jika publik menduga ada kesepakatan antara hakim dengan kuasa hukum Syafruddin Temenggung sebelum akhirnya memutuskan jika tindakan kliennya itu bukan masuk pada ranah pidana.

ANDITA RAHMA