TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, menegaskan Pilkada 2020 tidak akan ditunda. Menurutnya, Pilkada bisa menjadi ajang adu gagasan para calon kepala daerah sekaligus momentum warga untuk bangkit dari dampak pandemi Covid-19.

“Jadi Pilkada ini tetap 9 Desember 2020. Tahapan sudah berjalan. Sekali lagi, tadi saya sudah sampaikan bahwa justru momentum Pilkada ini kita jadikan momentum untuk bangkit bersama untuk mengatasi Covid-19 dan dampak sosial-ekonominya,” ujar Bahtiar di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Juli 2020.

Mengenai risiko penularan Covid-19 pada saat proses pemilihan, Bahtiar menyebut ada 3 juta orang penyelenggara Pemilu. Ia menyatakan dengan 10 orang di tiap TPS akan diminta untuk turut menyosialisasikan protokol kesehatan kepada warga untuk menghindari penularan Covid-19.

Bahtiar menuturkan ajang Pilkada 2020 akan dijadikan sebagai kompetisi bagi para calon kepala daerah untuk beradu gagasan dalam menangani dampak sosial-ekonomi yang disebabkan situasi pandemi Covid-19. Menurut dia, para calon yang mampu menunjukkan gagasan dan langkah-langkah yang konkret akan mendapat dukungan masyarakat, sedangkan yang tidak mampu akan ditinggalkan.

Bahtiar mengatakan semestinya Pilkada 2020 tetap digelar agar masyarakat tetap berkesempatan memilih pemimpin yang dipercaya bisa membawa mereka bangkit dari situasi krisis. “Berhak masyarakat itu mendapatkan kepala daerah yang terbaik yang bisa memimpin untuk mengatasi Covid-19 dan dampak sosial-ekonominya,” ujar Bahtiar.

ACHMAD HAMUDI ASSEGAF