TEMPO.CO, Jakarta -Lembaga kajian politik dan pemerintahan, Nagara Institute, menilai proses rekrutmen terhadap para calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2020 kembali terjadi secara carut marut.

Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faisal mengatakan perekrutan calon kepala daerah masih diwarnai mahar politik, pembusukan terhadap kader sendiri, pengusungan terhadap kandidat non-kader atau kandidat bekas terpidana dan penuh belitan kasus hukum. "Perebutan kursi parpol untuk mendapat tiket bertarung berlangsung seru penuh intrik, saling sikut, hingga saling begal dukungan," kata Akbar dalam keterangan tertulis, Senin, 27 Juli 2020.

Akbar mencontohkan, salah satunya ialah diusungnya Vonny Anneke Panambunan yang juga kader Partai NasDem sebagai calon Gubernur Sulawesi Utara. Padahal, kata dia, Vonny adalah terpidana kasus korupsi bandara Loa Kulu, Kutai Kertanegera, Kalimantan Timur, dan divonis penjara 1 tahun 6 bulan.

Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai NasDem ini mengatakan, proses kandidasi calon kepala daerah seharusnya menjadi momen penguatan partai politik atau parpol dalam menjalankan fungsinya, termasuk rekrutmen. Menurut dia, rekrutmen politik juga gerbang utama sekaligus penentu kelayakan calon. "Kredibilitas partai menjadi taruhan karena kebobrokan pemimpin tidak akan dilepaskan dari partai pengusungnya," ujar dia.

Menurut Akbar Faisal, riset Nagara Institute menunjukkan, sebagian besar kepala daerah yang bermasalah secara hukum dan terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Polri ternyata tidak memiliki kualifikasi yang cukup. "Bahkan kader pun bukan," ujar Akbar.

Catatan Nagara Institute, lanjut dia, ada 56 kepala daerah hasil Pilkada 2015, Pilkada 2017, dan Pilkada 2018 yang dicokok karena korupsi. Menurut Akbar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menempatkan usungannya pada urutan pertama terbanyak.

Akbar menyebut ada 24 orang (14 persen) kepala daerah PDIP di berbagai tingkatan, baik gubernur, bupati, dan wali kota yang ditangkap KPK. Di urutan kedua ada Partai Keadilan Sejahtera dengan 21 orang kepala daerah (12 persen), lalu Partai Golkar sebanyak 18 orang kepala daerah (11 persen), Partai NasDem sebanyak 17 kepala daerah (10 persen). "Terbanyak adalah usungan PDI Perjuangan dan mereka bukan kader asli partai banteng," ujar dia.

Sedangkan Gerindra dan Demokrat, imbuh Akbar, masing-masing memiliki 16 orang kepala daerah (10 persen) yang terjerat korupsi. Selanjutnya, ada 15 orang kepala daerah (9 persen) dari Partai Amanat Nasional yang juga ditindak KPK.

BUDIARTI UTAMI PUTRI