TEMPO Interaktif, Jakarta:Kapolri Jenderal Polisi Da'i Bachtiar mengatakan anggota Polri akan menggunakan hak pilih di Pemilu 2004, bila dikehendaki rakyat. Pendapat ini berbeda dengan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto yang menegaskan hak politik untuk prajurit militer baru bisa digunakan setelah Pemilu 2009. “Tergantung rakyat. Kalau rakyat sudah menghendaki sekarang, mau tidak mau Polri akan menerima,” ujar Kapolri usai bakti sosial di Kelapa Dua, Jakarta, Selasa (25/6). Ini berkait dengan usulan Depadgri dalam RUU Pemilu, yang telah disetor ke DPR, perihal penggunaan hak pilih TNI dan Polri Kapolri menjelaskan dua aspek yang harus dipertimbangkan. Pertama, aspek yuridis, yaitu adanya berbagai aturan yang telah terbit mendahului. Dia menyebutkan TAP MPR No. VII/2000 dan UU 2/2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kedua perangkat hukum itu sama-sama menegaskan prajurit TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilih dan dipilih dalam Pemilu. Kedua kekuatan itu dalam posisi netral. Kapolri berpendapat aturan baru tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Aturan baru yang dimaksud adalah RUU Pemilu yang mengusulkan hak pilih bagi prajurit TNI dan Polri. Da’i menyarankan perlu aturan lebih lanjut, sehingga bila anggota Polri diperbolehkan menggunakan hak pilihnya itu, tidak akan berbenturan secara yuridis. Kedua, aspek praktis yakni perlu waktu untuk sosialisasi untuk memberi pemahaman pada setiap anggota Polri tentang hak politik mereka. Menurut Kapolri, pekerjaan itu harus dilakukan karena sudah 30 tahun Polri tidak pernah menggunakan hak pilih. Sosialisasi itu perlu dilakukan agar hak pilih anggota Polri tidak dipakai sebagai komoditas politik oleh pihak-pihak tertentu bisa dihindari. (Retno Sulistyowati – Tempo News Room)