TEMPO.CO, Jakarta - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyatakan mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“PGRI melalui rapat koordinasi memutuskan untuk tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak Kemendikbud,” kata Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Juli 2020.

Unifah mengatakan, setelah menerima saran dari para pengurus PGRI di daerah, ada sejumlah pertimbangan yang membuat organisasi mengambil keputusan tersebut.

PGRI memandang bahwa dana yang dialokasikan untuk POP akan sangat bermanfaat apabila digunakan untuk membantu siswa, guru atau honorer, penyediaan infrastruktur di daerah. Khususnya di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, demi menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) di era pandemi.

PGRI, kata Unifah, berpendapat POP tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta menghindari berbagai akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari. “Karena waktu pelaksanaan yang singkat,” katanya.

Pertimbangan lain, PGRI menilai kriteria pemilihan dan penetapan peserta POP tidak jelas. Menurut Unifah, perlu ada prioritas program yang dibutuhkan dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja guru, melalui penataan pengembangan dan mekanisme keprofesian guru berkelanjutan.

Meski mundur, PGRI sebagai mitra strategis pemerintah pusat dan daerah berkomitmen terus membantu dan mendukung program dalam memajukan pendidikan nasional.

Saat ini, Unifah menuturkan PGRI melalui PGRI Smart Learning & Character Center (PGSLCC) dari pusat hingga daerah berkonsentrasi melakukan program peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas yang dilakukan secara masif dan terus menerus dalammelaksanakan PJJ yang berkualitas.

PGRI berharap Kemendikbud memberikan perhatian yang serius pada pemenuhan kekosongan guru akibat tidak ada rekrutmen selama 10 tahun terakhir.

Juga memprioritaskan penuntasan penerbitan SK Guru Honorer yang telah lulus seleksi PPPK sejak awal 2019, membuka rekrutmen guru baru dengan memberikan kesempatan kepada honorer yang memenuhi syarat, dan perhatian terhadap kesejahteraan honorer yang sangat terdampak di era pandemi ini. “Dengan pertimbangan di atas kami mengharapkan kiranya program POP untuk tahun ini ditunda dulu,” kata Unifah.