Dalam rakornas pengendalian kahutla di istana negara, Bapak Presiden JokoWidodo memberikan arahan kepada Kementerian/Lembaga, TNI/Polri dan Pemda. Badan Restorasi Gambut (BRG) diminta melakukan penataan pengelolaan ekosistemgambut secara berkelanjutan.
TEMPO.CO, Jakarta - Gerbang Tani Kalimantan Barat berharap agar Presiden Jokowi tidak membubarkan Badan Restorasi Gambut (BRG). Menurut mereka, BRG sangat berperan dalam mengurangi bencana kabut asap dan mengedukasi masyarakat melalui praktik terbaik pengelolaan gambut.
"Kondisi pandemi tentunya cukup memusingkan dari sisi anggaran, tapi keberadaan BRG masing sangat dibutuhkan untuk menjamin kawasan hidrologis gambut tetap terjaga dan masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari kawasan itu," kata Heri Mustari, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) Kalimantan Barat, Kamis, 16 Juli 2020.
Menurut dia, BRG telah berhasil membina puluhan desa peduli gambut dan mengajak mitra strategis mereka, seperti banyak Non Government Organization (NGO), untuk turut serta peduli terhadap desa-desa yang berada di kawasan gambut. "BRG mampu menarik dukungan anggaran di luar negara agar masuk ke desa dan digunakan untuk meningkatkan ekonomi desa. Dampaknya tentu pada upaya peningkatan Indeks Desa Membangun," tutur Heri.
Point penting dari keberadaan Badan Restorasi Gambut, kata dia, adalah penyelamatan ekosistem gambut yang saat ini juga menjadi kepedulian dunia karena rusaknya gambut akan berdampak pada perubahan iklim. Pemerintah juga telah memulai proses kepedulian yang sama dengan memunculkan nomenklatur program menjadi Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) dalam RPJMN 2020-2024 yang menunjukkan isu kemandirian desa tetap menjadi fokus dalam Nawacita jilid II.
"Penyelamatan gambut dengan mengesampingkan masyarakatnya tentu tidak mudah. BRG menyatukan dua upaya, gambut selamat, masyarakatnya juga sejahtera, karena ada peran edukasi yang dilakukan," ujar Heri.
Dengan selamatnya gambut minimal di kawasan yang menjadi areal budidaya masyarakat, diharapkan tidak ada lagi kontribusi kabut asap yang dihasilkan dari aktivitas budidaya pertanian masyarakat.
Selain itu, lanjut Heri, kesejahteraan masyarakat bisa meningkat dengan banyaknya teknologi terbaru dalam teknik budidaya di lahan gambut yang bisa diterapkan masyarakat tanpa harus membakar lahan dengan hasil yang meningkat. Ia berharap Badan Restorasi Gambut tidak masuk dalam daftar pembubaran lembaga negara.
Heri mengingatkan Kalimantan Barat mempunyai lahan gambut yang luas dan memerlukan perhatian khusus. "Tentunya kami sangat berharap Bapak Presiden Jokowi tidak membubarkan BRG. BRG adalah alat negara yang dibutuhkan saat ini untuk menjaga gambut dan menyejahterakan masyarakat," kata Heri.
