Warga menerima paket bantuan sosial sembako dari Presiden RI yang didistribusikan melalui Kementerian Sosial di wilayah RW 09, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Juni 2020. TEMPO/Nita Dian
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 621 keluhan dari masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial (bansos).
"Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, yaitu 268 laporan," ucap Pelaksana tugas juru bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 6 Juli 2020. JAGA Bansos merupakan aplikasi pemantau bansos yang diluncurkan pada Jumat, 29 Mei 2020.
Ia mengatakan enam topik keluhan lainnya adalah bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 66 laporan dan bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 47 laporan.
Kemudian, nama pada daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 31 laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah tujuh laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk enam laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan lima laporan, dan beragam topik lainnya total 191 laporan.
Laporan tersebut, kata Ipi, ditujukan kepada 205 pemerintah daerah. Rinciannya, 14 pemerintah provinsi dan 191 pemerintah kabupaten/kota.
"Sedangkan instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemkot Surabaya sebanyak 24 laporan, Pemprov Jawa Barat berjumlah 17 laporan, diikuti oleh Pemkab Tangerang, Pemkab Bogor, dan Pemkab Subang masing-masing 16 laporan," tuturnya.
Ia mengungkapkan sebanyak 224 keluhan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda terkait. Selebihnya masih dalam proses diteruskan ke pemda dan verifikasi kelengkapan informasi dari pelapor.
Untuk mengakses JAGA Bansos, masyarakat dapat mengunduh aplikasi JAGA (JAGA Apps) melalui gawai di Playstore dan Appstore untuk sistem operasi Android ataupun iOS atau melalui situs https://jaga.id.
