Komisi 8 DPR: Bansos Tak Tepat Sasaran Picu Kecemburuan Sosial

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas bersiap mendistribusikan paket bantuan sosial dari Presiden RI yang didistribusikan melalui Kementerian Sosial di wilayah Rukun Warga (RW) 09, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Juni 2020. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengaudit pelaksanaan anggaran program penanggulangan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.  TEMPO/Nita Dian

    Petugas bersiap mendistribusikan paket bantuan sosial dari Presiden RI yang didistribusikan melalui Kementerian Sosial di wilayah Rukun Warga (RW) 09, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Juni 2020. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengaudit pelaksanaan anggaran program penanggulangan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/Nita Dian

    TEMPO.CO, JakartaKetua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat, Yandri Susanto, mengatakan data kemiskinan antar lembaga pemerintahan yang tak mutakhir dan tak terintegrasi membuat bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran. Menurutnya, hal itu menyebabkan kecemburuan di tengah masyarakat.

    “Sehingga banyak orang yang berhak mendapatkan ternyata tidak mendapatkan, yang justru tidak berhak mendapatkan ternyata mereka mendapatkan,” ujarnya dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi VIII dengan pemerintah, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2020.

    Politisi Partai Amanat Nasional itu juga menyoroti penyaluran dana BPJS yang menurutnya tidak tepat sasaran, disebabkan data rujukan antar lembaga yang tidak sinkron.

    “Bayangkan waktu itu berapa belas juta bahkan puluhan juta data dari BPJS itu tidak sinkron dengan data yang ada di Menteri Sosial, artinya berapa triliun uang rakyat yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.

    Pemberian bantuan oleh lembaga pemerintahan yang masih terpisah-pisah, dengan jumlah dana dan waktu pemberian yang berbeda-beda, dianggap Yandri bisa memicu gejolak di tengah masyarakat. Ia pun menekankan perlunya rujukan data yang sama. “Indikatornya harus sama. Kalau nggak, maka sekarang banyak kecemburuan sosial,” kata Yandri.

    Yandri meminta agar pemerintah segera menata mekanisme penyaluran bantuan lebih tepat sasaran disertai regulasi yang benar. Tujuannya, agar di tengah krisis dan banyaknya bantuan di masa pandemi ini, masyarakat bisa bangkit dari keterpurukan dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.

    ACHMAD HAMUDI ASSEGAF


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.