Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) bersama Ketua Umum Parta Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan di DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2020. Dalam pertemuan tersebut, kedua pimpinan partai ini juga membahas pembangunan perekonomian saat pandemi COVID-19. ANTARA/Hafidz Mubarak A
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mendesak pemerintah agar mempercepat pencairan insentif tenaga kesehatan.
AHY meminta pemerintah memotong jalur birokrasi agar pencairan insentif berlangsung lebih cepat.
"Dapat dilakukan dengan mengaktifkan “Help Desk” di Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk membantu pelaporan," katanya melalui akun Twitter hari ini, Jumat, 3 Juli 2020.
AHY menyatakan kejelasan insentif tenaga kesehatan merupakan bentuk apresiasi atas keteguhan mereka terutama di tengah pandemi Covid-19. Tapi pencairan insentif tenaga medis baru 8,57 persen dari total Rp. 5,6 triliun.
"Janji pemerintah harus direalisasikaan."
Menurut putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu, pemerintah bisa melibatkan pemangku kebijakan di bidang kesehatan untuk verifikasi dan validasi tenaga kesehatan.
AHY berpendapat pemerintah juga bisa membuat sistem pelaporan online yang terhubung dan terintegrasi bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Presiden Joko Widodo sudah mengeluhkan lambatnya pencairan insentif tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19. Jokowi siap memangkas birokrasi yang menghambat agar pencairan insentif bisa segera terealisasi, termasuk santuan bagi petugas yag wafat dalam tugas.
"Mestinya begitu (petugas) meninggal, bantuan santunan harus keluar," kata Jokowi pada 29 Juni 2020.
