TEMPO.CO, Jakarta - Pelanggar protokol kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Nomor 28 tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada kondisi pandemi Covid-19 di Kota Surabaya , Jawa Timur, dikenai sanksi mulai dari penyitaan kartu tanda penduduk hingga berjoget.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan penegakan Perwali 28/2020 terus dilakukan, salah satunya kepada perorangan yang tidak menggunakan masker. "Hampir 60 persen pelanggar adalah individu yang tidak menggunakan masker dan tidak jaga jarak," kata dia, Senin, 22 Juni 2020.

Sesuai Perwali 28/2020 pasal 34, ujar Eddy, Satpol PP diperkenankan melakukan penyitaan KTP kepada para pelanggar. "Bagi warga yang tidak menggunakan masker pada saat mengemudi, kami hentikan dan dilakukan penyitaan KTP-nya," ujarnya.

Menurut Edy, penyitaan KTP dilakukan selama 14 hari sesuai dengan masa inkubasi dari virus ini. Setelah 14 hari itu, kata dia, pelanggar itu bisa mendatangi markas Satpol PP untuk mengambil KTP-nya kembali sembari menuliskan surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan mematuhi semua protokol kesehatan yang berlaku.

"Sejak hari pertama penertiban hingga hari ini, sudah ada sekitar 40 KTP yang kami sita. Mereka bisa mengambil KTP itu setelah 14 hari, langsung datang ke kantor sambil membuat surat pernyataan," katanya.

Adapun warga yang melanggar dan tidak membawa KTP, diminta push up bagi yang muda dan ada pula yang diminta joget. Tujuan utamanya adalah memberikan efek jera. "Jadi, diharapkan mereka ingat terus pernah dihukum joget karena tidak menggunakan masker, sehingga mereka akan lebih ingat untuk terus menggunakan masker," katanya.