TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah diminta transparan dalam menangani pemondokan calon jamaah haji yang masih kurang 50 ribu dari 207 ribu jamaah. Ketua Tim Pengacara Muslim Mahendradata menyatakan pemugaran pelataran Masjidil Haram bukan alasan keterlambatan. "Pemberitahuan sudah sejak 2 atau 3 tahun lalu," kata Mahendra sebelum mengikuti diskusi tentang haji di Media Center (14/09). Ia mempertanyakan mengapa pemerintah bisa terlambat, sementara negara-negara lain sudah memperoleh pemondokan.

Pemerintah juga harus memberitahu calon jamaah dimana lokasi pemondokan. Supaya calon jamaah dapat mempelajari rutenya sehingga kemungkinan tersesat bisa diminimalisir. Menurut Mahendradatta, pemondokan merupakan masalah yang paling utama dalam penyelenggaraan haji. Jika sampai timbul masalah bisa menjadi efek domino yakni berakibat pada masalah kesehatan dan keamanan. Jika jamaah sampai tersesat, bisa menimbulkan masalah kesehatan, demikian juga dengan keamanan.

Dia menilai, berbagai persoalan ini disebabkan tidak adanya sistem yang baku dalam penyelenggaraan haji. "Jamaah haji jadi percobaan, <i>trial and error</i>," katanya. Padahal penyelenggaraan haji selalu dilakukan setiap tahun, siapapun pemerintahnya. Namun hingga kini masih saja terjadi berbagai masalah dalam soal pemondokan, catering, maupun transportasi.

Aqida Swamurti