Ketua Ombudsman Amzulian Rifai (kiri) bersama Anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan yang membidangi Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Ahmad Su'aedy saat menjawab pertanyaan wartawan di gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta, 22 November 2016. Tempo/Richard Andika Sasamu
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ombudsman Nasional RI Amzulian Rifai mengatakan mayoritas pengaduan masyarakat yang diterima Posko Ombudsman mengenai bantuan sosial atau bansos.
“Sebanyak 81,3 persen laporan tentang bansos,” kata Amzulian dalam konferensi pers di akun Youtube Ombudsman hari ini, Rabu, 3 Juni 2020.
Amzulian menjelaskan ada 817 pengaduan mengenai bansos dari total 1.004 laporan yang masuk ke Posko Ombudsman hingga 29 Mei 2020.
Jika diurai, pengaduan tentang bansos yang paling banyak adalah penyaluran yang tidak merata baik secara waktu maupun masyarakat penerima, serta wilayah sasarannya.
“Ini terkait dengan data. Karena akibatnya tentu bisa saja salah sasaran penerima."
Ombudsman juga mendapatkan laporan bahwa prosedur dan persyaratan penerima bansis tidak jelas. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya menerima bansos merasa dirugikan.
Laporan lainnya mengenai masyarakat yang tidak terdata. Ada juga masyarakat yang tidak menerima bansos karena berstatus sebagai pendatang.
Selain bansos, Amzulian melanjutkan, sebanyak 149 pengaduan yang masuk ke Ombudsman terkait ekonomi dan keuangan. Kemudian 19 pengaduan terkait layanan kesehatan, 15 laporan soal transportasi, dan 4 pengaduan mengenai keamanan.
