TEMPO.CO, Jakarta - Pakar keamanan siber dari Kaspersky, Yeo Siang Tiong, mengatakan data pemilu menjadi target utama bagi para pelaku kejahatan siber. Sebab, kata dia, data kependudukan dalam pemilu sangat penting bagi sebuah negara.

Menurut Yeo Siang Tiong, pengamanan data pemilu, mulai dari proses menyalurkan hingga penyimpanan menjadi tantangan bagi seluruh negara dunia.

"Karena dua faktor, pertama, beragamnya sistem yang dikelola secara lokal dan kedua adalah mesin turun temurun (legacy machine) yang tidak dirancang untuk dunia yang terhubung," ujar General Manager Kaspersky untuk Asia Tenggara ini, dalam keterangan tertulis, Jumat, 22 Mei 2020.

Sebelumnya, peretas mengklaim telah membobol 2,3 juta data warga Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis, 22 Mei 2020. Informasi itu datang dari akun @underthebreach yang sebelumnya mengabarkan kebocoran data ecommerce Tokopedia di awal bulan ini.

"Aktor (peretas) membocorkan informasi 2.300.000 warga Indonesia. Data itu termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, dan lainnya," cuit @underthebreach.

Akun @underthebreach juga menyebutkan bahwa data tersebut tampaknya merupakan data tahun 2013. Tidak hanya itu, peretas juga mengklaim akan membocorkan 200 juta data lainnya.

Menurut Yeo Siang Tiong, ruang siber yang sangat terhubung saat ini, membuka peluang bagi peretasan. Selain itu, perangkat keras dan sistem lama, juga menambah kesulitan untuk mengamankan data pemilu dari kejahatan siber.

Oleh karena itu, menurut Yeo Siang Tiong, penting bagi negara untuk membangun kepercayaan pada rakyatnya. Hal terpenting yang bisa dilakukan adalah mendorong transparansi dalam sistem.

"Ini berarti membuka kemungkinan untuk audit terbuka yang dapat disaksikan oleh masyarakat dan menunjukkan bahwa pemilu adalah sesuatu yang ditanggapi dengan serius," kata Yeo Siang Tiong.

Selain itu, menurut Yeo Siang Tiong, negara juga dapat melibatkan para ahli atau pekerja di sektor keamanan siber untuk menyumbangkan wawasan dan pengetahuan mereka dalam menilai risiko dan menambal kemungkinan celah keamanan.

"Untuk menjamin transparansi, meningkatkan kepercayaan, dan memperbarui sistem pemilihan akan membutuhkan kolaborasi terbuka di antara organisasi publik dan swasta," ujar Yeo Siang Tiong.