Soal Republiku, Komisi Pemilu Ajukan Kasasi ke MA

Reporter

Editor

Senin, 8 September 2008 10:18 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memenangkan Partai Republiku.

Anggota KPU, Endang Sulastri mengatakan, keputusan mengajukan kasasi itu diambil lembaganya dalam rapat pleno yang digelar Ahad (7/9) malam. “Kasasi akan secepatnya kami ajukan,” kata Endang saat dihubungi Tempo, Senin (8/9).

Komisi, kata Endang, yakin Partai Republiku tak lolos verifikasi peserta Pemilihan 2009. Republiku tak bisa memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan minimal di 22 provinsi. “Kami punya bukti kuat yang akan kami ajukan dalam kasasi,” katanya.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menolak banding yang diajukan Komisi Pemilihan Umum. Pengadilan Tinggi menguatkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Partai Republiku Indonesia lolos verifikasi dan berhak menjadi peserta Pemilihan 2009.

Sejumlah partai politik yang tak lolos verifikasi juga telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut Endang, lembaganya siap menghadapi gugatan partai politik tersebut.

Ia mengatakan, banyak partai politik mengaku lolos minimal di dua per tiga provinsi atau 22 provinsi. Tapi, partai itu sebenarnya tak memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan di tingkat kabupaten/kota.

“Di tingkat provinsi, mereka hanya lolos syarat kepengurusan dan kantor. Padahal, syarat keanggotaan dan kepengurusan di kabupaten/kota juga menentukan,” katanya.

Pramono

Berita terkait

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

6 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

35 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

37 hari lalu

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

38 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

42 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

46 hari lalu

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

53 hari lalu

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

54 hari lalu

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

56 hari lalu

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

59 hari lalu

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.

Baca Selengkapnya