TEMPO.Co, Jakarta-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar melakukan kajian yang komprehensif dan cermat dalam mengevaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Puan mengatakan prinsip kehati-hatian yang diterapkan ketika memutuskan PSBB juga harus berlaku ketika pemerintah ingin melakukan pelonggaran.

"Prinsip yang sama perlu diterapkan sebelum memutuskan untuk melonggarkan PSBB di sebuah daerah," kata Puan dalam pidato penutupan masa sidang III DPR, Selasa, 12 Mei 2020.

Puan mengatakan pelonggaran PSBB ini bukan soal memilih antara roda ekonomi atau roda kesehatan. Namun mencari keseimbangan agar kedua roda itu dapat bergerak di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Puan, keseimbangan ini perlu menjadi perhatian agar tak terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang akan memperpanjang ancaman pandemi virus ini. Dia meminta, apa pun keputusan pemerintah nantinya disosialisasikan kepada masyarakat secara utuh.

"Disertai pelaksanaan yang terkoordinasi dan terintegrasi sehingga tidak menimbulkan keraguan di masyarakat," ujar Puan.

Selain itu, menurut Puan, perlu terus ada kedisiplinan, solidaritas, empati, dan konsistensi dari semua pihak dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Ia mengatakan penyelesaian pandemi ini adalah tugas bersama yang memerlukan gotong royong semua pihak.

Pemerintah mulai menyusun sejumlah kriteria pelonggaran PSBB. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, mengatakan Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan pihaknya menyiapkan simulasi pelonggaran.