RUU Haluan Ideologi Pancasila Jadi Usulan Inisiatif DPR

Rabu, 13 Mei 2020 06:00 WIB

Ketua DPR Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (kedua kiri) dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (kiri) memberi salam kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna (kanan) usai Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan III 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Mei 2020. Rapat ini digelar sesuai protokol pencegahan virus Corona, di antaranya dengan saling menjaga jarak dan mengenakan masker. ANTARA/Galih Pradipta

TEMPO.CO, Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan dua rancangan undang-undang menjadi usul inisiatif DPR . Dua RUU itu yakni RUU Haluan Ideologi Pancasila yang diusulkan Badan Legislasi DPR dan RUU Penanggulangan Bencana yang diusulkan Komisi VIII DPR. "Apakah dapat disetujui menjadi usulan DPR RI?" tanya Ketua DPR Puan Maharani dalam sidang paripurna, Selasa, 12 Mei 2020.

Anggota Dewan yang hadir memberikan persetujuan untuk dua usulan tersebut. Setelah diketok, kata Puan, dua RUU itu akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Puan mengatakan rapat paripurna hari ini dihadiri oleh 296 anggota DPR. Sebanyak 41 orang hadir secara fisik sedangkan 255 lainnya secara virtual.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, RUU Haluan Ideologi Pancasila pada intinya mengatur ihwal penguatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. RUU itu diusulkan oleh kelompok fraksi PDIP di Baleg. "Ini mengatur penguatan kelembagaan BPIP yang tadinya dibentuk lewat perpres sekarang dikuatkan dengan UU," ujar politikus Gerindra ini melalui pesan singkat.

Adapun RUU Penanggulangan Bencana merupakan revisi dari UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Ketua Panitia Kerja RUU, Ace Hasan Syadzily, mengatakan RUU tersebut bertujuan memperkuat peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Menurut Ace, BNPB semestinya memiliki kewenangan untuk koordinasi, konsolidasi, dan memobilisasi sumber daya hingga ke daerah-daerah. Ia menilai kewenangan BNPB selama ini masih terbatas padahal tanggung jawabnya sangat besar. "Soal koordinasi dan penguatan BNPB sesungguhnya berangkat dari penanganan Covid-19 ini," kata Ace ketika dihubungi terpisah.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

3 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

13 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya