TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengkritik data penerima bantuan sosial milik pemerintah pusat untuk warga paling terdampak Covid-19 yang tidak tepat sasaran. “Ini merepotkan bagi kami di daerah,” kata Irwan dalam diskusi CSIS secara daring, pada Senin, 11 Mei 2020.

Irwan mengatakan, salah satunya mengenai data penerima bantuan Kementerian Sosial yang selalu berubah-ubah. Bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan untuk tiga bulan itu mulanya ditujukan untuk 250 ribu keluarga di Sumatera Barat. Namun, jumlah itu berubah menjadi 340 ribu keluarga, dan berubah lagi menjadi 206 ribu keluarga.

Irwan juga mendapati bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial milik Kemensos itu 30 persennya tidak tepat sasaran. Sebab, DTKS tidak real time pada saat di lapangan. Sehingga beberapa bupati dan wali kota di Sumatera Barat sementara tidak mencairkan dana itu sampai ada jawaban dari Kemensos.

Persoalan lainnya, Irwan menyebutkan ada lima daerah yang tidak mendapatkan dana desa. Sedangkan daerah yang mendapat dana desa kini dihadapkan dengan adanya 14 syarat. Salah satunya syarat rumah harus lantai tanah, dinding besar, dan atap daun. “Di Sumatera Barat tidak ada rumah seperti itu,” katanya.

Akhirnya, Irwan pun meminta wali nagari (kepala desa) untuk memberikan bantuan sosial dari dana desa kepada orang miskin yang paling terdampak.

Irwan juga mengkritik data Kartu Prakerja. Ia mempertanyakan data 74 ribu Kartu Prakerja khusus di Sumatera Barat. “Kami surati Kemenko Perekonomian supaya data tidak overlap dengan data lain,” ujarnya.