TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok masyarakat sipil yang menamakan diri Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja. Panitia Kerja RUU Cipta Kerja kembali membahas aturan bertipe omnibus law ini Senin siang ini secara virtual.

Menurut anggota FRI sekaligus Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, pihaknya menemukan beberapa modus dalam sidang online yang diklaim terbuka.

"Modusnya dikeluarkan setelah menyampaikan aspirasi yang berbeda, dikunci sehingga publik tidak bisa masuk," kata Asfinawati dalam keterangan tertulis, Senin, 20 April 2020.

Sementara itu, Deputi Direktur Advokasi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Andi Muttaqien, menduga DPR dan pemerintah memanfaatkan isu penyakit Covid-19 yang menyita perhatian masyarakat untuk membahas RUU kontroversi itu. Apalagi, kata dia, pembahasan dicoba dibuat tertutup.

"DPR sama sekali tidak sensitif, pembahasan yang minim partisipasi ini pasti hasilkan UU yang bermasalah di masa datang," kata Andi saat dihubungi Tempo.

Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Ilhamsyah, mengecam sikap DPR yang tetap membahas RUU Cipta Kerja. Menurut dia, para anggota dewan tidak peka dengan kondisi masyarakat yang sedang susah akibat Covid-19.

"Seharusnya dalam sidang paripurna yang lalu DPR tidak memutuskan untuk melanjutkan pembahasan RUU yang kontroversi ini dan DPR lebih fokus untuk melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap rakyat dalam menghadapi pandemi Covid-19," katanya.

Pembahasan RUU Cipta Kerja oleh Panitia Kerja siang tadi berlangsung secara tertutup. Rapat ini tidak dicantumkan dalam agenda resmi DPR RI. Pembahasan pun tidak disiarkan secara streaming dari situs atau akun-akun media sosial resmi milik DPR RI.

Masyarakat dan jurnalis hanya bisa memantau jalannya persidangan melalui live Instagram dari akun Wakil Ketua Panja RUU Cipta Kerja, Rieke Diah Pitaloka. Namun tayangan di Instagram politikus PDIP itu pun tidak lengkap dan terputus.