Inilah Didik Supriyanto, Anggota DKPP Pengganti Harjono
Rabu, 15 April 2020 11:19 WIB
Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto. dpd.go.id
TEMPO.CO , Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP akan menggelar pengucapan sumpah jabatan pergantian antar waktu anggota sisa masa tugas 2017-2022, Didik Supriyanto, pada Rabu, 15 April 2020. Acara akan disiarkan langsung secara daring dari kanal DKPP di Facebook. Didik menggantikan Harjono, mantan Ketua DKPP, yang kini menjabat anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.
Didik adalah salah satu pendiri dan aktivis Aliansi Jurnalis Independen. Ia pernah menjabat sebagai pemimpin redaksi di salah satu media nasional.
Lelaki kelahiran Tuban, 6 Juli 1966 ini sarjana ilmu pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada dan Master of Social Ilmu Politik dari Universitas Indonesia.
Anggota DKPP yang baru ini pernah menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu 2004 mewakili unsur jurnalis. Pengalaman keterlibatan di pemilu membuat Didik dan rekan-rekannya kemudian mendirikan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Advertising
Advertising
Perludem Prediksi Jokowi Bakal Cawe-cawe di Pilkada 2024
3 hari lalu
Perludem Prediksi Jokowi Bakal Cawe-cawe di Pilkada 2024
Perludem menilai politisasi bansos dan mobilisasi aparat akan tetap terjadi di Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak
4 hari lalu
Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak
KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.
Baca Selengkapnya
Perludem Sebut MK Masih Jadi Mahkamah Kalkulator
8 hari lalu
Perludem Sebut MK Masih Jadi Mahkamah Kalkulator
Perludem menyatakan bahwa MK masih menjadi 'mahkamah kalkulator' karena putusan sengketa pilpres masih berlandaskan selisih hasil suara.
Baca Selengkapnya
Ketua KPU Dilaporkan untuk Dugaan Asusila, Berikut Sejumlah Kontroversi Hasyim Asy'ari
12 hari lalu
Ketua KPU Dilaporkan untuk Dugaan Asusila, Berikut Sejumlah Kontroversi Hasyim Asy'ari
Kontroversi Ketua KPU Hasyim Asy'ari, dari pencalonan Gibran sebagai cawapres hingga skandal wanita emas. terakhir dugaan asusila terhadap PPLN
Baca Selengkapnya
Kuasa Hukum Korban Ungkap Kronologi Dugaan Tindak Asusila Ketua KPU Hasyim Asya'ri
14 hari lalu
Kuasa Hukum Korban Ungkap Kronologi Dugaan Tindak Asusila Ketua KPU Hasyim Asya'ri
Ketua KPU Hasyim Asya'ri dilaporkan atas dugaan perbuatan asusila pada anggota PPLN. Kuasa Hukum korban ungkap kronologi peristiwanya.
Baca Selengkapnya
Ketua KPU Hasyim Dilaporkan ke DKPP atas Tuduhan Tindak Asusila kepada Anggota PPLN
14 hari lalu
Ketua KPU Hasyim Dilaporkan ke DKPP atas Tuduhan Tindak Asusila kepada Anggota PPLN
Ketua KPU Hasyim dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena melakukan perbuatan asusila pada anggota PPLN.
Baca Selengkapnya
Perludem Serukan Mahkamah Rakyat untuk Koreksi Pilpres 2024
17 hari lalu
Perludem Serukan Mahkamah Rakyat untuk Koreksi Pilpres 2024
Perludem menyoroti perlunya Mahkamah Rakyat untuk mengoreksi proses Pilpres 2024 dan memastikan keadilan dalam sistem demokrasi.
Baca Selengkapnya
MK Gelar Rapat Permusyawaratan Hakim Soal Sengketa Pilpres, Begini Tata Caranya
18 hari lalu
MK Gelar Rapat Permusyawaratan Hakim Soal Sengketa Pilpres, Begini Tata Caranya
Sebelum membacakan putusan sidang perkara PHPU, MK akan gelar rapat permusyawaratan hakim. Begini tata cara pelaksanaan RPH sengketa Pilpres 2024?
Baca Selengkapnya
Kala Hakim MK Arief Hidayat Tegur Heddy Lugito: Ada Mantan Murid Suruh Dosennya Pelajari Putusan DKPP
26 hari lalu
Kala Hakim MK Arief Hidayat Tegur Heddy Lugito: Ada Mantan Murid Suruh Dosennya Pelajari Putusan DKPP
Hakim MK Arief Hidayat menegur Ketua DKPP Heddy Lugito usai menolak menjawab soal pelanggaran etik KPU dalam pencalonan Gibran.
Baca Selengkapnya
DKPP Beberkan Alasan Beri Sanksi Peringatan Keras Terus-menerus ke KPU
27 hari lalu
DKPP Beberkan Alasan Beri Sanksi Peringatan Keras Terus-menerus ke KPU
Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan tidak semua pengaduan berujung amar putusan yang menjatuhi sanksi.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
9 menit lalu
1 jam lalu
3 jam lalu
17 jam lalu
18 jam lalu
19 jam lalu
21 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu